Pemerintah Diminta Bangun Trust pada Industri Kelautan

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan - Bappenas Gellwynn Jusuf meminta pemerintah membangun kepercayaan dengan pelaku industri kelautan.
Lilik Harijanto, pengepul di Rembang, menunjukan salah satu lobster yang dimiliki. (Foto: Tagar/Rendy Teguh Wibowo)

Jakarta - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan/Perencana Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Gellwynn Jusuf meminta pemerintah membangun kepercayaan dengan pelaku industri kelautan.

"Kita meminta pemerintah membangun kemitraan terhadap industri, membangun trust, kepercayaan," ujar Gellwynn dalam Workshop Hasil Kajian Bio-Ekonomi Perikanan Udang d WPP 718 yang diadakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Jakarta, 10 September 2020.

Kapal harus bisa melaporkan data setiap saat, tangkapannya dimana, lokasinya dimana

Menurut Gellwynn, kepercayaan tersebut sangat baik untuk membangun industri kelautan lebih sehat. Kata dia, hal itu demi validitas data terkait jumlah hasil laut yang diperoleh pelaku industri dengan data yang dilaporkan ke pemerintah.

Gellwynn melanjutkan, ke depannya, kajian terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) semisal spesies dan jenisnya sangat diperlukan. Dia juga meminta kapal-kapal di WPP melaporkan aktivitasnya secara rutin dan teratur.

"Kapal harus bisa melaporkan data setiap saat, tangkapannya dimana, lokasinya dimana," ucapnya.

Selain itu, Gellwynn juga membahas soal WPP di Indonesia yang bersebelahan dengan Northern Prawn Fishery (NPS) Industry milik Australia.

"Mereka di NPS itu sudah mengelola WPP seperti kita. Fisheries mereka bahkan sudah keluar dengan kapal hanya boleh 52 kapalnya, enggak boleh lebih. Kemudian dia juga sudah banyak WPP-WPP lain," katanya.

Dia memberi contoh, WPP di Australia cukup banyak. Bahkan, kata Gellwynn, Australia sudah melakukan kebijakan pengelolaan berdasarkan spesies yang ada.

"Ada udang banana, ada tiger, dan lain-lain, mirip semua dengan perairan kita. Jadi ini tantangan buat kita," ucap Gellwynn. []

Berita terkait
4 Strategi KKP Dorong UMKM Kelautan Masuk E-Commerce
Pemerintah terus mengupayakan pemasaran produk perikanan lewat digital, khususnya pada sektor UMKM
KPK Undang Bareskrim Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Bareskrim Polri, Jumat (11 September 2020) soal kasus dugaan korupsi Djoko Tjandra.
Bareskrim Tangkap 3 Penipu Ventilator Covid-19
Bareskrim Polri menangkap sindikat penipuan Internasional Indonesia - Nigeria yang dilakukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI).