Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, menyambut baik janji yang dibuat pemerintah bayangan di Myanmar untuk mengatasi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Rohingya.
Menlu Blinken mencuit Minggu, 6 Juni 2021, bahwa janji yang dibuat oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) itu merupakan "sinyal penting bagi semua yang mengupayakan masa depan inklusif dan demokratis."
Pekan lalu, NUG menyerukan Rohingya untuk membantu menggulingkan pemerintah militer. NUG berjanji akan memberikan kewarganegaraan kepada kaum Rohingya di masa depan yang demokratis.
Tweet Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken (Foto: voaindonesia.com)"Kami mengajak Rohingya untuk bergandengan tangan dengan kami dan lainnya untuk ikut menentang kediktatoran militer dalam Revolusi Musim Semi," kata NUG dalam pernyataan.
NUG telah berjanji untuk mencabut UU tahun 1982 yang melarang pemberian kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya. NUG juga telah menyatakan komitmennya untuk merepatriasi lebih dari 740.000 warga Rohingya yang telah mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh.
Pemerintah militer telah mengecap para anggota NUG sebagai teroris. NUG dibentuk oleh sekelompok anggota parlemen yang digulingkan di Myanmar (vm/lt)/voaindonesia.com. []
