Pemerintah Ajukan PMN Rp 3,6 Triliun Dukung LRT Jabodebek

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) mendukung pembangunan kereta ringan LRT Jabodebek sebesar Rp 3,6 triliun.
Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, Kamis (10/8). Pengerjaan proyek pembangunan LRT Jabodebek yang meliputi tiga rute, yaitu rute Cibubur-Cawang sepanjang 14,5 km telah mencapai 37 persen, rute Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km telah mencapai 17 persen sementara rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km baru mencapai tiga persen. (Foto: Ant/Aprillio Akbar)

Jakarta, (Tagar 30/8/2017) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) PT KAI untuk mendukung perseroan tersebut dalam pembangunan kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) sebesar Rp 3,6 triliun.

Usulan PMN untuk KAI itu telah disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Menkeu.

"Menteri BUMN telah meminta kepada Menkeu untuk PMN KAI ini pada tahun anggaran 2018 guna mendukung LRT Jabodebek sebesar Rp 3,6 triliun," kata Sri dalam rapat kerja dengan Komisi VI di Jakarta, Rabu (30/8).

Ia menjelaskan pendanaan proyek LRT Jabodebek merupakan kombinasi antara PMN KAI sebagai investor dan operator, PMN PT Adhi Karya Tbk. (Persero) sebagai kontraktor dan pinjaman perbankan.

Sri Mulyani mengatakan bahwa usulan PMN untuk KAI sebesar Rp 3,6 triliun juga telah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 karena telah disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato nota keuangan pada tanggal 16 Agustus lalu.

"Kami menyampaikan bahwa keseluruhan pembiayaan di dalam RAPBN 2018 sudah termasuk di dalamnya untuk KAI sebesar Rp 3,6 triliun," katanya.

Dana yang dibutuhkan untuk proyek LRT Jabodebek mencapai Rp 26,7 triliun yang terdiri atas anggaran negara melalui penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan.

KAI telah menerima PMN sebesar Rp 2 triliun, sedangkan Adhi Karya telah mendapat PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2015. Adapun pada tahun 2017, KAI mendapatkan PMN Rp 2 triliun sehingga secara total pemerintah menanggung sekitar Rp 9 triliun dan sisanya didapatkan dari kredit perbankan dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan BCA. (Fet/Ant)

Berita terkait