Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menjadi pembicara kunci pada Webinar Resolusi 2022 yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik (PK) Komisariat Cabang Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara.
Kegiatan yang diadakan secara daring pada Kamis, 27 Januari 2022 ini mengusung tema Ekonomi Pulih, Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Siap.
Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa urgensi terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, di antaranya kelangkaan air bersih di Jawa yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2040-2045 mendatang, ancaman bencana alam, dan geopolitik.
Selain itu juga perlu adanya penyelesaian permasalahan tumpang tindih untuk penyusunan tata ruang sehingga dapat menyusun rencana tata ruang yang komprehensif dan progresif.
"Konsekuensi lain di Jawa juga tanahnya sangat subur dibanding pulau lain, tapi secara umum sudah banyak sekali orang, sementara ketersediaan lahan juga sangat terbatas. Kita perlu membayangkan ada tempat lain yang bisa dibangun menjadi satu lokasi pembangunan baru, centre of gravity yang baru," ucap Surya Tjandra.
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN Meminimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gelar Sinkronisasi Program Kerja
Menurut Surya Tjandra, pembangunan IKN baru memang perlu menjadi perhatian semua pihak karena dari segi perencanaan selalu ditemukan blind spot, masalah-masalah yang timbul ketika isu tersebut diangkat.
"Barangkali kawan-kawan PK bisa mulai diskusi, seperti kali ini dibahas Barito Raya, yang tidak terlalu dipikir ketika bicara pembangunan IKN karena masuk ke Kalteng, sementara IKN berada di Kaltim. Dan ini menarik buat saya untuk hadir ke forum ini karena teman-teman mewakili satu interest group baru yang harus diperhatikan ketika membicarakan satu proyek besar yang namanya pemindahan IKN ini," kata Surya Tjandra.
Pembahasan bagi pembangunan daerah penyangga IKN dipandang penting karena harapannya ada pemerataan pembangunan bagi daerah di sekeliling IKN.
"Kita perlu mendorong kawasan penyangga yang memang bisa mendukung kebutuhan secara demografik, geografis IKN yang nantinya menjadi pusat ekonomi baru. Perlu juga infrastruktur pembangunan, kita butuh orang, kalau tidak apa gunanya pembangunan kalau tidak ada manfaat," ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Salah satu contoh nyata dari pentingnya pembangunan daerah penyangga IKN, yaitu Kota Samarinda. Surya Tjandra mengatakan sejak ditetapkan Kalimantan Timur sebagai IKN, investasi di beberapa daerah penyangga yang berdekatan dengan IKN mulai meningkat, namun investasi perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang.
"Merubah itu butuh strategi, butuh pemahaman yang mendalam dari kepala daerah juga timnya untuk menyiapkan itu secara seksama, rapih, dan tepat. Karena pada saat yang sama dituntut untuk menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan yang memang alasan dipilihnya Kaltim karena dianggap lingkungannya masih bagus," katanya.
Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan peran Kementerian ATR/BPN mulai dari sebelum pemindahan hingga pasca pemindahan IKN.
Pada konteks pra pemindahan IKN, salah satu tugas Kementerian ATR/BPN yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya bagi kabupaten/kota di sekitar IKN.
"Memang rasanya perlu diskusi dengan bupati dan wali kota lain dalam konteks ini, supaya saling melengkapi karena semua harus mengambil peluang pada saat yang sama juga berkontribusi memberi tanggung jawab pemanfaatan pada yang lain," kata Surya Tjandra.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN Resmikan Renovasi Gedung Kanwil BPN Sulsel
Selanjutnya, Wamen ATR/Waka BPN mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara agar mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pembangunan daerah penyangga IKN.
"Sebagai daerah penyangga IKN, rasanya perlu mempertimbangkan proporsi pemanfaatan lahan. Selain itu juga perlu adanya penyelesaian permasalahan tumpang tindih untuk penyusunan tata ruang sehingga dapat menyusun rencana tata ruang yang komprehensif dan progresif," ucap Surya Tjandra. []
