Medan - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa Kota Binjai, resmi ditutup oleh Lembaga Layanan Dikti (LLDikti) Wilayah Sumatera Utara, Selasa 28 Agustus 2018 lalu.
Akan tetapi, pihak PTS Pelita Bangsa mengetahui adanya surat dari lembaga resmi itu sebulan setelah surat itu keluar, yakni Jumat 28 September 2018.
Itu diketahui bersamaan dengan turunnya tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti).
Namun, meski telah resmi tidak beroperasi, ada dua ijazah yang diduga palsu diterima oleh mahasiswa. Satu ijazah sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atas nama Nellya Selvia boru Peranginangin warga Kota Binjai, Sumatera Utara.
Ijazah ini terbit Senin, 10 Desember 2018. Sedangkan satu lagi berdasarkan temuan dari Tim EKA Kemenristek-Dikti.
Ketua STKIP Pelita Bangsa, A Wahyuni Azar SPd MAP, membenarkan jika ada ijazah yang terbit setelah PTS resmi ditutup adalah palsu. Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang mengeluarkan ijazah itu.
"Jadi untuk ijazah yang terbit terakhir dari Pelita Bangsa yaitu Senin 16 April 2018, di luar tanggal itu, kami (saya) tidak ada tanda tangan ijazah dan mengeluarkan ijazah. Ada pemalsuan tanda tangan atau scan tanda tangan, tapi kita belum mengerti karena tidak melihat fisiknya," ucap Wahyuni, sesuai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sumatera Utara bersama dengan LLDikti dan pihak lainnya di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan Selasa 21 Januari 2019 lalu.
Jadi kita mendukung bahwa jalur itu dibawa ke ranah hukum
Adanya informasi terbitnya dua ijazah setelah PTS itu tutup, pihak yang bertanda tangan di dalam ijazah itu bernama A Wahyuni Azar SPd MAP selaku Ketua STKIP Pelita Bangsa dan Suhaida selaku Ketua Program Studi sudah mengadukan peristiwa itu ke Kemenristek-Dikti melalui tim EKA.
"Mengenai ijazah itu, pihak Pelita Bangsa, kita mengadukan itu ke Kemenristek-Dikti, mengajukan bukti, terserah langkah dari LLDikti Sumatera Utara mau bagaimana. Kita juga sudah buat pernyataan, saya bersama dengan Ketua Program Studi yang ada ditanda tangan ijazah yang terbit. Bahwa tidak ada terbitnya ijazah setelah tanggal 16 April 2018," terangnya.
Kepala Lembaga Layanan Dikti (LLDikti) Wilayah Sumatra Utara Prof Dian Armanto ketika dikonfirmasi, Rabu 22 Januari 2020 mengatakan, jika terbit ijazah setelah PTS dinyatakan resmi beroperasi adalah palsu.
"Itu sudah jelas palsu, karena ijazah tidak ada atau tidak boleh terbit setelah perguruan tinggi itu tidak beroperasi lagi. Jadi kita mendukung bahwa jalur itu dibawa ke ranah hukum," ucap Prof Dian Armanto.
Kepada mahasiswa yang namanya ada di dalam ijazah dan tanda tangan ketua bidang studi dan lainnya harus melaporkan terbitnya ijazah tersebut. Agar mereka terlindungi.
"Iya, kalau mereka melapor atas terbitnya ijazah itu, mereka akan terlindungi, kita dari LLDikti akan mendukung dan membantu mereka," tandas Prof Dian Armanto.
Sebagaimana diketahui, puluhan mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa Kota Binjai mengeluh dengan ditutupnya kampus yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Dikti (LLDikti) Wilayah Sumatra Utara.
Akibat dari itu, mereka yang akan diwisuda menjadi telantar. Akan tetapi, pihak dari LLDikti sendiri enggan untuk bertanggung jawab atas penutupan kampus yang diduga tidak memenuhi persyaratan maupun perizinannya.[]
