TAGAR.id, Jakarta - Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK), menduga ada praktik politik terkait pelepasan PMI tujuan Korea yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Komnas LP-KPK juga mengingatkan kepada Teto Taiwan agar tidak turut serta bermain politik di dalam Wilayah Kedaulatan NKRI apabila ada ajakan atau pemanfaatan situasi dan kondisi yang ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Harus di tolak, lembaga negara asing tidak boleh berpolitik di negara Indonesia," kata Wasekjen Komnas LP-KPK, Amri Piliang dalam keterangan persnya, Selasa, 13 September 2022.
Komnas LP-KPK, lanjut Amri Piliang, meminta Kepala BP2MI Beny Rhamdani konsen dalam pembenahan tata kelola penempatan PMI keluar negeri, jangan institusi BP2MI digunakan sebagai alat politik dan PMI dijadikan komoditas politik dagang sapi.
"Hari ini adalah hal kecil yang tidak memiliki pengaruh atau efek apapun dalam pilpres 2024 mendatang, PMI hanya butuh kemudahan dalam mengurus kelengkapan dokumen dengan murah, cepat dan terintegrasi," ujar Amri.
Amri juga mendesak Kepala BP2MI mencari dukungan Presiden Jokowi dengan menyanjungnya agar Contampt of Parliement yang dilakukannya tetap dalam posisi aman.
Untuk diketahui, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Staf Khusus Wakil Presiden RI, Arif Rahman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Saidah Sakwan, dan Rizaludin, melepas dan memberikan pembekalan bagi 2.680 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penempatan Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia.
Pelepasan dan pembekalan dilaksanakan di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Senin, 12 September 2022.
Kepala BP2MI dalam sambutannya, mengatakan bahwa negara hadir melayani anak bangsa, dalam hal ini para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.
"Kita terus memperbaiki sistem, berbagai regulasi juga dibenahi, termasuk fasilitas layanan untuk pahlawan devisa. Ini sebagai bentuk hadirnya negara," kata Benny.[]
Baca Juga:
- Kesengsaraan dalam Kehidupan Pekerja Migran di Arab Saudi
- Muhaimin Iskandar Sebut 3-4 Juta Pekerja Migran Indonesia Belum Jadi Peserta BP Jamsostek
