Cilacap - Saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan bakal memimpin BUMN, pekerja Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan menolak calon direksi maupun komisaris yang memiliki rekam jejak buruk.
Pekerja Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPPPWK) Cilacap. Serikat pekerja ini adalah anggota Serikat Pekerja Pertamina di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Sebelumnya, Presiden FSPPB Arie Gumilar di Jakarta menyatakan menolak Ahok masuk kepemimpinan Pertamina.
Kenapa kok hal-hal yang sama, yang pernah dilakukan kami, kok baru sekarang sangat hebohnya.
SPPPWK Cilacap menggelar konferensi pers di Sekretariat SPPPWK Cilacap, Gedung Patra Graha, Cilacap, Senin, 18 November 2019, mengumumkan penolakannya tersebut.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi SPPPWK Bimada Gurit P. mengatakan Serikat Pekerja Pertamina adalah organisasi independen, profesional, tidak berafiliasi pada kelompok dan kepentingan tertentu, hanya tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
Bimada Gurit mengatakan SPPPWK bersama anggota Serikat Pekerja Pertamina di seluruh Indonesia masih solid di bawah koordinasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
"Sebagaimana sebelumnya, SPPPWK berkomitmen untuk selalu kritis dalam proses pemilihan jajaran direksi dan komisaris untuk mendapatkan jajaran direksi yang jujur, kuat, berani, dan tidak lagi mencari kekayaan dari jabatannya, jauh dari kepentingan politik dan kekuatan tertentu, mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara, aspiratif terhadap suara dan kepentingan pekerja," ujar Bimada Gurit seperti diberitakan Antara.
Ia mengatakan serikat pekerja tidak berkepentingan menolak masuknya orang per orang, namun menolak dengan tegas karakter, sikap, dan latar belakang yang tidak sesuai kebutuhan dalam jajaran direksi dan komisaris Pertamina.
Menurut dia, serikat pekerja menolak tegas siapa pun calon direksi yang memiliki rekam jejak buruk, yang masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang secara hukum pernah berstatus narapidana.
"Sikap penolakan serikat pekerja tersebut semata-mata didasari pada tuntutan profesionalisme, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 dinyatakan bahwa siapa pun yang masuk ke jajaran direksi/komisaris harus mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik, serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan," ujar Bimada.
Erick Thohir Jangan Undang Polemik
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara/Indra Arief Pribadi)
Bimada Gurit mengatakan serikat pekerja mendorong Kementerian BUMN dengan nahkoda Menteri BUMN Erick Thohir tidak lagi melempar wacana yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Menurut dia, hal itu karena masih banyak pekerjaan rumah BUMN, baik terkait sinergitas antar-BUMN maupun BUMN yang masih merugi, yang perlu segera diselesaikan, serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan besar untuk memajukan BUMN agar terpandang di tingkat nasional dan internasional.
"Kepada seluruh anggota SPPPWK, pekerja Pertamina RU IV, dan masyarakat agar tidak terpancing berita-berita yang menggoreng isu seolah-olah sikap Serikat Pekerja terhadap proses pemilihan dewan direksi dan jajaran komisaris didasarkan unsur SARA. Framing seperti ini mengerdilkan perjuangan FSPPB yang telah terbukti selalu mengawal setiap kebijakan demi tetap terjaganya eksistensi bisnis Pertamina," kata Bimada.
Dalam kesempatan sama, penasihat SPPPWK B.H. Ristantyo mengatakan SPPPWK tidak akan mengambil langkah di luar yang telah digariskan federasi.
"Itu karena semua konstituen, yakni 19 serikat pekerja di bawah FSPPB adalah satu derap langkah dan satu perkataan, satu tujuan yang sama," ujarnya.
Sedangkan, Sekretaris Jenderal SPPPWK Cilacap Dwi Jatmoko mengatakan telah banyak hal dilakukan serikat pekerja, namun baru kali ini menjadi heboh.
"Kenapa kok hal-hal yang sama, yang pernah dilakukan kami, kok baru sekarang sangat hebohnya. Itu yang menjadi keprihatinan kami sehingga, sedikit mengganggu kenyamanan kami dalam bekerja," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya menggelar konferensi pers untuk menyampaikan bahwa serikat pekerja selalu bersikap kritis sejak 2014.
Menurut dia, penolakan terhadap calon direksi atau komisaris seperti yang dimaksud oleh serikat pekerja itu disebabkan Pertamina merupakan perusahaan bonafid yang sudah termasuk global fortune.
"Apa jadinya kalau komisaris, direksi, diisi orang-orang tidak kompeten, yang rekam jejaknya sangat diragukan," ujarnya.
Tentang Presiden FSPPB Arie Gumilar yang menjadi sorotan di media sosial, ia mengatakan pihaknya tidak mau mengomentari hal tersebut karena itu sudah menyangkut perorangan.
Ia mengaku tidak mau mempercayai hal-hal yang tidak memiliki dasar termasuk jika disebar melalui media sosial dengan nama yang tidak jelas.
Dalam pemberitaan termasuk cuitan di media sosial, Presiden FSPPB Arie Gumilar disebut-sebut mengikuti aksi 212 dan terlibat utang pada salah satu tempat karaoke di Cilacap maupun berbagai komentar miring terkait sosok mantan Ketua SPPPWK Cilacap itu.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar tidak mau Pertamina dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Arie mengunggah foto spanduk menolak Ahok di akun Instagram @ariegoem pada Kamis, 14 November 2019.
"Spanduk penolakan FSPPB. Tukang bikin rusuh, bikin gaduh, pemberang, biang kekacauan, koruptor dan bermulut kotor tidak diterima di Pertamina," tulis Arie bersama unggahan foto.
Arie dalam jejak digital ternyata bagian dari Aksi 212, sebuah gerakan memenjarakan Ahok yang dinilai melakukan penistaan agama. []
Baca juga:
