Untuk Indonesia

Pecundang Terhormat Tidak Biadab

Ada baiknya kubu pasangan Prabowo-Sandiaga berinisiatif meredam kampanye hitam yang menyatakan kompetitornya anak dari PKI.
Peserta mengikuti karnaval Pemilu Damai 2019 di Yogyakarta, Minggu (23/9/2018). Pawai yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 itu untuk menciptakan kondisi yang damai dan kondusif. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)

Dia tercatat sebagai pecundang terhormat. Namanya dikenang manis oleh sejarah politik.

Sejarah tak cuma mengagumi mereka yang keluar menjadi pemenang, juga orang-orang yang terkalahkan dalam persaingan, terutama kompetisi politik.

Contoh paling sering dikutip media massa dan media sosial adalah peristiwa kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang fokusnya mengarah ke pribadi John McCain, yang bertarung melawan Barrack Obama pada 2008.

Obama adalah lawan politik yang harus dikalahkan dalam kontes politik. Tetapi, McCain tak menghendaki pertarungan itu berlangsung dalam suasana biadab dengan mengabaikan kebenaran, sedikitnya kebenaran faktual.

Dalam satu kesempatan saat berkampanye, seorang ibu pendukung McCain mengemukakan, Obama adalah teroris keturunan Arab. McCain tidak menelannya. Dia serta-merta mengoreksi pernyataan pendukungnya itu bahwa Obama adalah warga Amerika yang baik, bukan teroris.

Politikus dari Partai Republik itu sadar, pertarungan politik haruslah dilakukan secara beradab. McCain tak mau menang lewat kampanye hitam atau negatif. Bagi McCain, kalah dan menang bukan tujuan akhir. Kalah secara terhormat lebih baik daripada menang secara licik dan culas.
McCain perlu menjadi contoh politikus di Tanah Air, yang kini sedang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan pada Pileg maupun Pilpres 2019.

Tentu sejarah politik Tanah Air juga kaya dengan contoh-contoh berpolitik secara elegan, terutama ketika negara belum direnggut oleh rezim orotiter yang berkuasa di era Orde Baru.
Namun, perpolitikan era pasca-reformasi sempat dirundung kabut kelabu tatkala kampanye hitam dan negatif kembali menggaung di Pilpres 2014. Sebuah tabloid Obor Rakyat diterbitkan dan disebarluaskan untuk memfitnah salah satu calon presiden.

Dapat dibayangkan, andaikan McCain dalam melawan Obama juga didukung oleh sebuah koran penuh fitnah semacam Obor Rakyat, serta-merta dia akan menyampaikan pernyataan bahwa isi koran itu tidaklah benar.

Meski tak pernah duduk di kursi kepresidenan, atas kekalahannya dalam kampanye yang dilewati secara terhormat itulah nama McCain harum dalam catatan sejarah.

Di era media sosial seperti sekarang, kampanye hitam dan negatif memang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk pendukung capres mana pun. Namun, capres yang hendak mencatatkan dirinya sebagai politikus yang dikenang sejarah, selayaknya tak mendiamkan saja fakta-fakta palsu yang disampaikan oleh pendukung terhadap lawan politiknya.

Ada baiknya, misalnya, kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berinisiatif meredam kampanye hitam dan negatif yang menyatakan kompetitornya adalah anak dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagaimana yang pernah dikobarkan lewat Obor Rakyat.

Aktif meluruskan apa yang bengkok yang disuarakan pendukungnya ketika melontarkan fitnah terhadap kompetitornya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan dicatat sejarah sebagai politikus yang tak ingin menang gara-gara kampanye penuh fitnah yang hina.

Sebaliknya tentu juga dituntut untuk pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka perlu melakukan koreksi terhadap pendukungnya yang melakukan kampanye hitam dan negatif.

Partisipasi masing-masing pasangan capres meluruskan apa yang kurang benar sangat diperlukan untuk menjaga kampanye tidak berlangsung penuh permusuhan dan kebencian. Tidak ada gunanya menghalalkan segala cara.

Ideal memang, tim pemenangan masing-masing kubu pasangan capres-cawapres hingga pendukung individual berkampanye positif, hanya mengemukakan prestasi, program, kebijakan yang akan diterapkan sebagai tema pokok berkampanye.

Nyatanya, sampai saat ini, terutama di kalangan pendukung individual, belum ada pemahaman bahwa kemenangan terhormat adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti dalam berpolitik. Ironisnya, di tataran elite partai politik pun, masih ada yang memberikan dukungan secara implisit terhadap lontaran fitnah yang dilakukan simpatisan mereka.

Di balik sejumlah kekurangan dalam praksis kampanye di media sosial menjelang Pilpres 2019, kini muncul pemahaman positif bahwa dunia politik harus dilepaskan dari dunia privat.

Itu sebabnya isu tentang kegagalan membangun keluarga yang utuh, yang semula banyak diperbincangkan dalam media sosial, kini makin ditinggalkan dalam konteks perpolitikan. Perceraian politikus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan sang istri makin menyadarkan publik bahwa mengeksploitasi faktor privat yang dialami salah satu capres bukanlah laku yang elegan.

Dulu, ketika Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengeluarkan kesaksian di pengadilan yang memberatkan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama di sidang pengadilan, seorang pengamat politik bereaksi dengan mengunggah pernikahan Ma'ruf dengan istrinya yang berbeda jauh jarak usia.

Unggahan itu jelas dimaksudkan untuk mendiskreditkan Ma'ruf yang dianggap merugikan kepentingan politik dari politikus yang didukung pengamat politik itu. Lewat kritik bahwa persoalan privat yang bukan urusan publik tak bisa dijadikan konsumsi masyarakat, akhirnya sang pengamat politik meminta maaf dan menarik kembali unggahannya.

Demokrasi ideal memang bisa berdiri tegak di atas asumsi bahwa dukungan, simpati terhadap sebuah kubu politik tak boleh dilakukan dengan membabi buta, menghalalakan segala cara.

Itu sebabnya McCain tak menenggang pendukungnya yang melontarkan pernyataan fitnah demi kemenangan politikus Partai Republik. Politikus yang meninggal pada 25 Agustus 2018 itu memang kalah melawan Obama. Namun, McCain tercatat sebagai pecundang yang terhormat, dia dikenang manis oleh sejarah politik. (M Sunyoto/ant)

Berita terkait
0
Jokowi - Prabowo Berdampingan Salat Iduladha, Pesan Apa yang Ingin Disampaikan
Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdampingan salat Iduladha di Masjid Istiqlal. Pesan apa yang ingin disampaikan Jokowi.