Jakarta, (Tagar 17/1/2018) - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno tidak mempermasalahkan terpilihnya Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham untuk duduk di kursi menteri gantikan Khofifah Indar Parawangsa sebagai Menteri Sosial.
Selain karena hak prerogatif presiden, menurutnya wajar jika presiden memberikan jatah kursi karena partai Golkar merupakan partai kedua yang punya suara terbanyak setelah PDIP. Presiden pun berhak untuk membangun kerjasama dengan partai pendukung pemerintah agar lebih solid.
“Ya kan kalau dilihat kontribusi Partai Golkar dalam kerjasama ini kan cukup signifikan karena Partai Golkar partai kedua terbesar setelah PDIP. Itu sebabnya wajar kalau presiden memberikan kursi tambahan setelahnya untuk fungsionaris Golkar. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya ya,” ujarnya di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/1).
Ia mengklaim, PDIP merupakan partai yang menjalankan politik gotong royong. Jadi PDIP mementingkan kerjasama antar partai politik pendukung pemerintah, daripada mempersoalkan kader yang menjabat di kursi pemerintahan. Karena soliditas partai pendukung bisa menciptakan stabilitas yang teduh.
“Jadi gini politik kita itu politik gotong royong, manajemen pemerintahan kita menajemen gotong royong itu sebabnya tidak perlu di persoalkan hal-hal seperti itu. Yang penting kerja sama partai-partai pendukung pemerintahan ini lebih solid,” tuturnya.
“Kalau ini lebih solid ya kan, berarti sudah enteng lah. Kalau kita tidak mampu menciptakan soliditas kabinet soliditas partai-partai pendukung ini tentu stabilitas parpol kita sudah dicapai. Kan kita Ingin yang teduh bukan gaduh,” sambungnya.
Masalah rangkap jabatan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian (Menperin), menurutnya harus sabar menunggu keputusan Presiden. Karena saat ini kemungkinan Jokowi sedang menimbang untuk penggantinya.
“Gini presiden selama ini kita kenal sebagai presiden yang konsisten presiden yang berani ya, presiden yang tegas ya, oleh sebabnya kita sabarlah ini semua kan masih transisi,” tutup Anggota Komisi XI DPR ini. (nhn)
