Medan - Keputusan Akhyar Nasution merapat ke Partai Demokrat karena merasa disisihkan dalam pencalonan Wali Kota Medan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi sorotan. Pasalnya, sosok Akhyar sebagai kader murni dikabarkan tersingkir karena sosok Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.
Akademisi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar menyebut merapatnya Akhyar Nasution ke Demokrat, harus dibayar mahal PDIP. Bahkan dia menyebut adanya politik dinasti diterapkan PDIP di Medan.
Ini tidak berhenti sampai di situ, karena di internal PDIP tentu saja ada gejolak pro dan kontra.
“Bobby Nasution dianggap prioritas hingga mengorbankan petahana Akhyar Nasution yang merupakan kader partai," ujar Shohibul, kepada awak media di Medan, Sabtu 25 Juli 2020.
Menurut Shohibul, pastilah sangat berat bagi Akhyar Nasution karena telah dibesarkan dan sekaligus ikut membesarkan PDIP. Apalagi, pindah partai karena tak diberi tempat dan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai kader.
Baca juga:
- Bobby Nasution Harus Kerja Keras Hadapi Petahana
- Kasus Korupsi MTQ di Kota Medan, PDIP Tak Pilih Akhyar
- Djarot Singgung Akhyar Merapat ke Partai Demokrat
“Ini tidak berhenti sampai di situ, karena di internal PDIP tentu saja ada gejolak pro dan kontra. Bisa saja langkah Akhyar Nasution akan didukung oleh dalam arti berpartisipasi penuh memenangkannya, meski tak ikut pindah partai,” tuturnya.
Menurutnya, bisa saja ada khalayak yang berempati serta mengundang dukungan kepada Akhyar yang dikorbankan oleh PDIP karena mendukung Bobby Nasution.
“Kita tahu pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, Jokowi tidak menang di Medan. Ada potensi keterusan dalam arti Bobby dianggap sebagai personifikasi Jokowi. Ini urusan pelik yang dihadapi PDIP dan Bobby Nasution serta tak terkecuali Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, PDIP Sumatera Utara menegaskan tidak akan mencalonkan Akhyar Nasution menjadi calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Kota Medan yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang. Ada beberapa faktor menjadi pertimbangan, diantaranya adanya kasus dugaan korupsi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan.
"PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah yang akan diusung partai. Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua PDIP Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaki kasus yang menimpa Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho terjerat kasus korupsi berjemaah dan melebar ke mana-mana.
"Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lainnya," tutur Djarot kepada awak media.
Selain itu, Djarot juga sebagai anggota DPR itu mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 yang dilaksanakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang dengan anggaran sebesar Rp 4,7 miliar.
"Itu menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkan Akhyar. Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai lain, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan salah satu partai," kata Djarot.
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi ini juga mengaku bahwa posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera jadi harus dipimpin oleh yang bersih.
“Pertimbangan yang komprehensif, strategi, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan partai. PDIP juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi, seperti Pilpres kemarin," tuturnya.
Meski digadang-gadang menyiapkan Bobby Nasution sebagai sebagai calon usungan di Pilkada Medan, tetapi sampai saat ini PDIP masih belum mengumumkan kandidatnya.
"Setelah sosok sudah diumumkan, seluruh kader harus berjuang, solid untuk menangkan kandidat yang telah diusung," tuturnya.
Kemudian, Djarot menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.[]
