Tangerang - Bak harta karun, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, dalam hal penyediaan air bersih, saat ini tengah menjadi aset buruan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. PDAM TKR diminta oleh Pemkot Tangerang dari Pemkab Tangerang di luar Nota Kesepakatan pertukaran 56 aset milik Pemkab Tangerang dengan tujuh aset milik Pemkot Tangerang.
Pemkot Tangerang yang menilai kekhawatiran Pemkab Tangerang akan omset dan pelanggan PDAM TKR yang akan carut marut ketika diserahkan secepatnya atau berbarengan dengan 56 aset yang sudah disepakati, hal itu diklaim sejumlah tokoh di Kota Tangerang agar Pemkab Tangerang tidak usah khawatir dengan penyerahan itu lantaran Pemkot Tangerang sudah mempunyai konsepnya.
"Kalau bicara kehilangan omset atau pendapatan kita pikir enggaklah," ujar Direktur PDAM Tirta Benteng (TB), Dodi Effendi, saat acara diskusi Ngobrol Pintar Soal Aset (Ngopi Saset) di Bank Sampah Sungai Cisadane (Bangsa Suci) Kota Tangerang, Senin, 17 Februari 2020.
Dalam Diskusi tersebut, Dodi mengatakan pihaknya sudah mempunyai konsep perjanjian yang tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkab dan Pemkot Tangerang. Dalam perjanjian tersebut, pihaknya membeli sebanyak 70.000 pelanggan sampai menunggu proses penyerahan dan verifikasi aset. Dengan demikian, Dodi mengklaim potensi kehilangan pelanggan dan pendapatan tidak terlalu besar.
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan mantan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Benteng (TB), Jazuli Abdilah. Ia menyatakan supaya perdebatan ini tidak menarik publik ke isu penyerahan aset. "Ini akan memunculkan sentimen tidak sehat," kata jazuli.
Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan bahwa siapapun yang akan mengelola aset PDAM TKR, yang terpenting itu adalah pelayanan pelanggannya. "Pelanggan akan bilang ga ada urusan dengan itu, yang penting airnya ngalir, murah dan bersih jadi bisa nyayur. Mau yang ngelayanin PDAM Kota atau PDAM Kabupaten," ujar Jazuli, anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Demokrat.
Selain dorongan dari Dirut PDAM TB dan politisi dorongan dari Akademisi juga mengalir. Bambang Kurniawan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Yuppentek mengajak para pihak untuk bisa memiliki win-win solution. Menurut dia, urusan aset PDAM TKR, menjadi urusan business to business, tinggal merangkai manajemen untuk tetap bisa mendapat income kepada kedua pemerintah daerah.
"PDAM TKR kelola saja intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA), lalu dilanjutkan pendistribusian air bersih minumnya oleh PDAM TB. Jadi sebenernya berbagi lahan saja kalau mau," kata Bambang.
Jadi, lanjut Bambang, jaringan ke masyarakatnya diserahkan ke PDAM TB. "Yah mudah-mudahan bisa memperbaiki jalur pipa air yang sudah berusia 30 tahun lebih. Kalau PDAM TKR mau membangun bermasalah juga, karena yang digali wilayah kota tangerang," ujarnya.
Meski Pemkot Tangerang telah mengirim surat permintaan PDAM TKR, namun hingga kini belum ada jawaban kembali dari Pemkab Tangerang. Kedua Daerah masih bersikeras dengan keinginannya. Pemkab Tangerang masih bertahan dengan 56 aset yang telah disepakati, sementara Pemkot Tangerang meminta aset tambahan diluar yang sudah disepakati. []
