PB PON XX Papua Apresiasi Kesigapan PLN

Panitia PON XX Papua apresiasi PLN yang bergerak cepat menyelesaikan suplai listrik ke sarana akomodasi non-hotel pendukung PON XX Papua.
PLN bergerak cepat menyelesaikan suplai listrik ke sarana akomodasi non-hotel pendukung PON XX Papua. (Foto: Tagar/PLN)

Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bergerak cepat menyelesaikan suplai listrik ke sarana akomodasi non-hotel pendukung PON XX Papua. Dalam waktu 24 jam, PLN berhasil menyelesaikan permohonan layanan multiguna ke 89 lokasi sarana pendukung PON.

Respons sigap dari PLN ini mendapat apresiasi dari Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPK) Listrik Bidang Akomodasi Panitia Besar (PB) PON XX Papua Tahun 2021, Ammas. Menurutnya, kerja keras petugas PLN dalam mensukseskan PON XX Papua terkait layanan listrik multiguna untuk sarana akomodasi non-hotel dengan sangat cepat.

"Kami sangat terbantu. Atlet masuk, listrik ada, tidak ada komplain dari atlet dalam hal ketersediaan listrik karena nyatanya listrik sudah dapat dipenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis Senin, 27 September 2021. 


Sinergi dan komunikasi yang baik ini sangat membantu PLN dapat bergerak cepat dan sigap melayani semua kebutuhan yang mendesak.


Ammas pun mengakui jika PB PON XX sangat terbantu oleh PLN. Terlebih setelah melihat pekerjaan petugas PLN di lapangan yang tetap bekerja lembur demi mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PLN yang bekerja hingga larut malam bahkan sampai pagi. Mereka harus merelakan waktunya demi menyukseskan PON XX Papua," kata Ammas.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Abdul Farid, menyatakan, pihaknya bekerja di lapangan dengan penuh totalitas. 

"Permohonan layanan hari ini berhasil diselesaikan, beberapa bahkan dilakukan dengan membangun infrastruktur baru," ucapnya.

Farid mencontohkan, saat menyambungkan listrik ke lokasi Asrama Rindam XVII/Cenderawasih dan Asrama Kompi C Yonif 751 Sentani, PLN perlu membangun JTR sepanjang total 1 kilometer dan pembangunan gardu dalam waktu yang singkat kurang dari 24 jam.

"Normalnya pekerjaan perluasan jaringan dengan penambahan gardu itu membutuhkan waktu 25 hari. Namun karena kebutuhan PON yang mendesak, kami upayakan maksimal agar segera bisa tersambung. Bagaimana pun caranya, asalkan tetap sesuai aturan dan SOP yang ada," kata Farid. 

Ia menyampaikan, masuknya permohonan sambung listrik bersamaan dan dalam jumlah besar ini telah diperhitungkan PLN. Hal ini diantisipasi PLN dengan cara membangun komunikasi sejak dini bersama para pemangku kepentingan.

"Sinergi dan komunikasi yang baik ini sangat membantu PLN dapat bergerak cepat dan sigap melayani semua kebutuhan yang mendesak," ucap Farid. 

PLN memperkirakan permohonan layanan multiguna untuk sarana akomodasi non-hotel pendukung PON akan semakin meningkat. Dari data yang masuk, terdapat 140 permohonan baru per tanggal 24 September 2021. PLN akan segera melayani seluruh permintaan sambungan listrik tersebut.

Layanan multiguna merupakan solusi PLN untuk melayani kebutuhan listrik pelanggan dan non-pelanggan dengan daya besar yang bersifat sementara. Batas daya dan jangka waktu layanan yang bisa ditentukan sendiri oleh pemohon merupakan salah satu fleksibilitas dalam layanan tersebut.

Khusus untuk PON Papua, PLN menuntaskan permohonan layanan multigina pada 306 akomodasi non-hotel yang tersebar di 4 klaster penyelenggaraan. Adapun rinciannya 83 titik di Kota Jayapura, 154 titik di Kabupaten Jayapura, 11 titik di Kabupaten Mimika, dan 58 titik di Kabupaten Merauke. []

Berita terkait
Pakai REC, PLN Pasok Listrik EBT ke Smelter di KEK Palu
Pasok Listrik untuk Smelter, PLN Berkomitmen Dukung Pengembangan Industri Baterai Mobil Listrik dari Hulu ke Hilir dengan green energy.
Tingkatkan Produktivitas, PLN Bantu Mesin Produksi UMKM
PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) memberikan bantuan TJSL kepada salah satu kelompok UMKM Opak di Desa Karedok.
PLN, KPK, dan Kementerian ATR/BPN Bersinergi Amankan Aset Negara
PLN bekerja sama dengan KPK serta kementerian ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah demi mengamankan aset negara.