Jakarta - Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengutarakan bahwa respons Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menganggap komunisme telah menyusup ke tubuh TNI atas kasus hilangnya patung Soeharto adalah sebuah fitnah keji.
Melihat pertentangan di antara keduanya, Pakar Politik Ujang Komarudin beranggapan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh Gatot sebenarnya justru bisa dilihat dari satu sisi positif.
Lebih lanjut ia mengatakan seharusnya dengan tudingan tersebut, dapat menjadi sebuah bahan evaluasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lahirnya PKI baru.
Jadi kalau memang perdebatannya ada di menghilangnya patung, tentu itu harus disikapi dengan bijak oleh para pimpinan TNI karena Pak Gatot mungkin saja punya bukti-bukti atau informasi-informasi yang akurat terkait persoalan tersebut.
Ujang Komarudin saat diwawancara Siti Afifiyah di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Risma)
“Tentu Pak Gatot sedang mengingatkan kita semua sebagai anak bangsa, bahwa dulu ada tragedi PKI sebagai pengkhianat bangsa itu. Nah apakah memang akhir-akhir ini, menyusup ke institusi-institusi seperti TNI dengan lainnya atau tidak, itu yang menjadi perdebatan kali ini,” ucap Ujang dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV, Selasa, 28 September 2021.
Ujang menilai pernyataan yang dilontarkan Gatot secara positif, bahwa rakyat harus hati-hati terkait ajaran komunisme yang menjelma dalam PKI gaya baru.
- Baca Juga: Hilangnya Patung Soeharto, Adanya Komunisme Internal di TNI
- Baca Juga: Supersemar dan Ketegasan Soeharto yang Mencuri Perhatian Rakyat
Justru, kata Ujang, tanpa adanya orang seperti Gatot, Indonesia bisa saja lengah dan terlena. Bisa jadi banyak yang akan diam saja dalam upaya penjagaan basis pertahanan. Baik dalam konteks masyarakat maupun tentara itu sendiri.
“Jadi kalau memang perdebatannya ada di menghilangnya patung, tentu itu harus disikapi dengan bijak oleh para pimpinan TNI. Karena Pak Gatot mungkin saja punya bukti-bukti atau informasi-informasi yang akurat terkait persoalan tersebut,” katanya.
Ujang mengatakan bahwa seluruh komponen bangsa mesti sadar kalau sesungguhnya komunis merupakan sebuah ideologi. Tidak bisa dianggap telah hilang, mati, atau tidak ada. Bisa saja menjadi sebuah kekuatan dengan gaya baru, kemudian masuk ke ruang dan sendi pertahanan Indonesia. Ini harus diantisipasi dan diingat seluruh lapisan masyarakat.
Panglima kostrad Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sudah menjelaskan, bahwa faktanya patung-patung yang hilang itu diambil oleh pihak yang membuat dan mengagasnya. Sehingga menurut Dudung, apa yang dikatakan Gatot adalah sebuah fitnah yang keji.
“Ya mungkin TNI tidak merasa tersusupi dan tidak merasa ada persoalan tentang PKI di situ. Jadi menganggap bahwa apa yg disampaikan oleh Gatot adalah tidak benar dan menganggap itu sebagai tuduhan keji,” kata Ujang.
Menurut Ujang, solusi yang dapat diambil dari perseteruan ini adalah mempertemukan kedua belah pihak. Karena tidak bisa dipungkiri, keduanya sama-sama berada di dalam sebuah satu kesatuan.
Walaupun Gatot, lanjut Ujang, sudah purnawirawan, namun bagaimanapun Gatot tetap berdarah TNI. Oleh karena itu, penting sekali untuk berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini agar tidak meluas kemana-mana.
- Baca Juga: Serangan Umum 1 Maret 1949, Soeharto Bukan Hero, Hanya Makan Soto
- Baca Juga: Misteri Supersemar, Bagaimana Ceritanya Pak Harto Menggantikan Bung Karno?
“Dalam konteks ini, kritikan Pak Gatot seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi bagi TNI, bagi kita semua rakyat Indonesia. Bahwa kewaspadaan terkait munculnya kebangkitan PKI gaya baru itu menjadi penting. Terkait dengan saling umbar pernyataan dan saling bertentangan antara Pak Gatot dan Pak Dudung itu harus ditemukan keduanya agar terjadi satu persepsi,” kata Ujang.
Ujang juga mengatakan, demi TNI dan seluruh rakyat Indonesia, ada baiknya patung tersebut yang hilang dikembalikan seperti semula agar tidak memperuncing keadaan. Polemik antara Pak Gatot dan Pak Dudung mestinya dapat segera berakhir karena pertentangan seperti ini akan selalu berujung pada tindakan tuduh menuduh.
(Risma Perdana Izzati)
