Pasukan Taliban Tunda Umumkan Pemerintahan Baru

Pasukan Taliban telah menunda pembentukan pemerintahan di Afghanistan sejak mereka menguasai 33 provinsi.
Kelompok Taliban. (Foto: Dok Parstoday)

Jakarta - Taliban telah menunda pembentukan pemerintahan di Afghanistan sejak mereka menguasai 33 provinsi, termasuk ibu kota Kabul dan memaksa mantan Presiden Ashraf Ghani dan pejabat lainnya meninggalkan negara itu pada 15 Agustus.

Sebagian besar dari 33 ibu kota provinsi telah diambil alih oleh Taliban tanpa pertumpahan darah, tetapi bentrokan maut terus berlanjut di Panjshir, satu-satunya provinsi yang memerangi mereka, dipimpin oleh Ahmad Masoud -- putra komandan Mujahidin Ahmad Shah Masoud -- dan Bismillah Mohammadi, Menteri Pertahanan Pemerintah Ghani, sebagaimana dilansir Pars Today, Minggu, 5 September 2021.

Pemimpin Taliban Sher Mohammad Stanikzai mengatakan kepada saluran berita asing pada Rabu bahwa pemerintah akan dibentuk dalam dua hari.

Taliban, yang menandatangani perjanjian damai dengan AS di Doha pada Februari tahun lalu untuk menarik semua pasukan asing dari Afghanistan, tidak memberikan komentar.

Meskipun menandatangani Perjanjian Doha, para pejabat Taliban telah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka bermaksud untuk mendirikan "Imarah Islam" di bawah kepemimpinan pemimpin tertinggi mereka, Mawlawi Hibbatullah Akhundzada.

Meskipun ada pengumuman yang jelas dari pihak Taliban, sebuah saluran berita lokal Afghanistan melaporkan, mengutip sumber, bahwa pemerintah baru akan memiliki dewan yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar yang berusia 53 tahun.

Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar, dan Sher Mohammad Abbas Stanekzai -- kepala kantor politik Taliban di Qatar -- di pemerintahan baru, menurut Tolo News.

Seorang anggota pendiri gerakan Taliban pada 1990-an, Baradar telah menjabat sebagai gubernur provinsi dan wakil menteri pertahanan selama pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan.

Dia ditangkap di kota pelabuhan Pakistan Karachi pada 2010 dan dibebaskan pada Oktober 2018 atas permintaan AS.


Hibbatullah Akhundzada

Akhundzada lahir pada tahun 1961 di distrik Panjwai provinsi Kandahar selatan, dengan latar belakang sebagai pemimpin agama yang mengawasi hukum perdata Islam dan hal terkait yurisprudensi sebagai kepala peradilan selama rezim Taliban berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001.

Dia berasal dari klan Nurzai yang kuat dari etnis Pashtun.

Dia mengambil alih kepemimpinan Taliban pada 2016 setelah pendahulunya Mullah Akhtar Mansour tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di provinsi Balochistan barat daya Pakistan.

Krisis ekonomi

Taliban menghadapi kesulitan keuangan karena aset negara di simpan di luar, sementara rakyat belum mendengar tentang rencana ekonomi Taliban.

Orang-orang berbondong-bondong ke beberapa bank bahkan sebelum cabang dibuka untuk menarik uang hingga 20.000 Afghan (USD200), batas mingguan yang ditetapkan oleh Bank Sentral negara itu setelah tetap ditutup selama lebih dari seminggu usai Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus.

Karena kurangnya kejelasan mengenai administrasi negara setelah Taliban menguasai Kabul, IMF telah menghentikan akses Afghanistan ke sumber daya IMF, termasuk sekitar USD440 juta cadangan moneter baru.

Sementara para pejabat AS mengatakan sebagian besar aset Bank Sentral Afghanistan sekitar USD10 miliar disimpan di luar negeri, yang berada di luar jangkauan Taliban.

Setiap aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS tidak akan dapat diakses oleh Taliban, kata pemerintahan Joe Biden kepada media asing.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Menlu AS Kunjungi Qatar dan Jerman Bicarakan Afghanistan
Menlu Blinken akan mengunjungi Qatar dan Jerman minggu depan untuk mengadakan pembicaraan mengenai situasi di Afghanistan
Google Kunci Akun Email Pemerintah Afghanistan
Seorang mantan pegawai pemerintahan menyatakan Taliban berupaya mengambil akun email mantan pejabat.
10 Film yang Berkisah Terkait dengan Kehidupan di Afghanistan
Sejarah Afghanistan yang penuh gejolak telah menjadi latar belakang banyak film internasional. Dari “Kandahar” hingga “The Kite Runner”
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.