Lombok Barat, (Tagar 19/9/2018) - Meski disibukkan selama lebih dari dua bulan menghadapi bencana gempa bumi, pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan optimal.
Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid beserta jajarannya di Pemerintah Daerah. Khususnya Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, Pemkab Lombok Barat tetap fokus memberikan pelayanan di bidang infrastruktur dan fasilitas umum yang diharapkan mampu menjamin keamanan pangan di Lombok Barat.
Kondisi tersebut telah mampu mencuri perhatian Pemerintah Pusat yang kemudian mengganjar Lombok Barat dengan penghargaan sebagai Terbaik Nasional di bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi tahun 2018 ini.
Penghargaan diterima oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid di Hotel Grand Inna Padang Sumatera Barat yang langsung diberikan oleh Dirjen Bangda Kemendagri RI, Selasa Malam (18/9).
Acara pemberian penghargaan itu sendiri digandeng dengan acara Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Alam Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bangda Kemendagri RI, Ir Diah Indrajati, MSc.
Di hadapan 580 orang undangan dan juga dihadiri oleh KemenPUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu RI, Bupati Fauzan terlihat sumringah menerima plakat penghargaan.
Plakat penganugerahan diberikan karena Lombok Barat dinilai sebagai Kabupaten Penyelenggara OP Irigasi Terbaik Nasional untuk Tahun 2017 lalu. Bersama 10 Pemerintah Provinsi yaitu Bali, Lampung, DI Jogjakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota seperti Cirebon, Paya Kumbuh, Kulon Progo, Jember, Pati, Kota Baru, Sinjai, serta Kabupaten Grobogan, Lombok Barat mampu menyisihkan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Pemkab Lombok Barat dianggap mumpuni dan berkomitmen dalam mengelola irigasi. "Komitmen Pemda menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian," ujar Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, I Made Arthadana yang mendampingi Fauzan.
Selain komitmen Pemda, tambah Made, kriteria lainnya adalah rencana pengembangan irigasi yang disusun, kondisi jaringan, indeks kinerja, dan ketersediaan tenaga operator irigasi di lapangan.
"Tapi kepedulian Pemda, itu kriteria utama," ujar Made.
Fauzan sendiri mengaku bangga dengan capaian tersebut.
"Alhamdulillah capaian kita tahun ini Terbaik Nasional. Kalau tahun lalu kita hanya mampu menempati nomor urut 3, sekarang kita nomor urut 1," kata Fauzan melalui keterangan tertulisnya kepada Tagar News (19/9/2018).
Bagi Fauzan, masalah irigasi adalah faktor utama keberhasilan dalam bidang pertanian selain masalah benih, pupuk, alat produksi, dan infrastruktur jalan.
"Kita harus mampu menjamin tata kelola air buat pertanian agar produksi pertanian tetap surplus dan mampu mensejahterakan masyarakat," kata Fauzan.
Untuk diketahui, Lombok Barat memiliki luas area pertanian mencapai lebih dari 17.600 hektar area persawahan yang terbagi menjadi 14.200-an hektar sawah irigasi dan sisanya sebanyak kurang dari 5.200 hektar adalah sawah tadah hujan.
Sektor pertanian itu telah mampu menyumbangkan lebih dari 21,5% pada Pendapatan Domestik Regional Bruto yang berjumlah lebih dari 9 trilyun rupiah.
Tahun 2017 lalu, sektor ini juga mampu menghadirkan surplus produksi padi lebih dari 30 ribu ton dan jagung lebih dari 28 ribu ton.
Di samping karena ketersedian bibit, pupuk, dan alat produksi pertanian, faktor irigasi dan ketersediaan air menjadi sangat mempengaruhi," pungkas Fauzan memberi alasan di balik kesuksesan Lobar untuk menjadi lumbung padi bagi NTB.
Penghargaan OP Irigasi 2017 ini menjadi sangat berarti buat Pemkab Lombok Barat. Di samping sebagai satu-satunya di provinsi NTB, kabupaten Lombok Barat pun meraih predikat terbaik di Wilayah Indonesia Timur. Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi.
Untuk irigasi sendiri, Lombok Barat memiliki 25 daerah irigasi dengan tiga varian kewenangan, yaitu dua daerah irigasi diurus Pemerintah Pusat, tiga daerah irigasi diurus Pemerintah Provinsi NTB, dan 20 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Lombok Barat.
Dari 20 daerah irigasi tersebut, empat daerah merupakan daerah irigasi teknis, sisanya adalah semi teknis. Jumlah daerah irigasi tersebut ditambah lagi dengan 57 irigasi desa. []
