Pasca Putusan MK, Mendagri: Mari Satukan Perbedaan

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan agar masyarakat Indonesia bersatu kembali pasca putusan MK.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjenguk Risma di Gedung Bedah Pusat Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya, Sabtu 29 Juni 2019. (Foto: Tagar/Ihwan Fajar)

Surabaya - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan agar masyarakat Indonesia bersatu kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Tjahjo mengatakan putusan MK merupakan keputusan konstitusional dan semua pihak harus menghormati.

"Keputusan MK, sebuah keputusan konstitusional, sehingga sekarang mari kita berkonsentrasi untuk menyatukan seluruh perbedaan dan pendapat," ujarnya, usai membesuk Wali Kota Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya, Sabtu 29 Juni 2019.

Selain itu, Tjahjo juga meminta kepada pendukung Prabowo Subianto untuk menghargai putusan MK.

"Apalagi sudah ada pernyataan dari Pak Prabowo untuk menghargai mekanisme hukum. Mari bersama kita hargai apa yang diputuskan MK dan mari kita menunggu sampai 20 Oktober," katanya.

Dia berharap saat pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih bisa berjalan aman dan tidak ada masalah.

"Toh, 2014 lalu juga sama menggunakan mekanisme lewat MK juga," ujarnya.

Menurut saya dari segi hukum legal formal, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan terkait hasil pemilu kemarin. Enggak ada lagi

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak akan membawa hasil putusan MK ke Mahkamah Internasional.

Dia menegaskan, sudah tidak ada lagi jalan selain menerima putusan MK, karena bersifat final dan mengikat.

"Enggak ada wacana ke sana (Mahkamah Internasional)," kata Habiburokhman kepada Tagar, Jumat 28 Juni 2019.

"Menurut saya dari segi hukum legal formal, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan terkait hasil pemilu kemarin. Enggak ada lagi," ujar dia.

Habiburokhman mengatakan Partai Gerindra bakal terus bekerja demi kepentingan rakyat. Melalui para kader, baik sebagai wakil rakyat maupun tidak.

"Ada banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks politik, untuk memastikan pemerintahan ini berjalan di rel kerakyatan. Dari perwakilan kita yang ada di legislatif, ada di civil society dan lain sebagainya," kata dia.[]

Berita sebelumnya:

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.