UNTUK INDONESIA
Pasal Kontroversial di Draf RUU Ketahanan Keluarga
Berikut Tagar rangkumkan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dalam draf RUU Ketahanan Keluarga.
Gedung DPR RI dilihat dari atas. (Foto: Popy Rakhmawaty)

Jakarta - Draf Rancangan Undang–Undang atau RUU Ketahanan Keluarga menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Pasal-pasal yang mengatur peran suami dan istri dinilai masuk dan mencampuri ranah privat dan menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan rancangan usul DPR dan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas prioritas) 2020. Pengusulnya adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

RUU ini menjadi topik hangat di media sosial serta dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT. Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

Berikut Tagar rangkumkan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dalam draf RUU Ketahanan Keluarga:

1. Pasal 24 (Mengatur Perasaan)

Pasal 24 dalam RUU Ketahanan Keluarga mengatur secara khusus tentang perasaan warga negara. Pasal 24 ayat (1) menyebut suami istri punya kewajiban untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Kemudian pada ayat selanjutnya suami istri diwajibkan untuk saling mencintai.

2. Pasal 25 (Kewajiban Istri & Peran Suami)

Disebutkan bahwa suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan mengenai kewajiban seorang istri juga ikut diatur di dalam Pasal 25 ayat 3.

Ada tiga poin yang menjadi kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, salah satunya ialah wajib mengatur urusan rumah tangga.

Berikut isi lengkap Pasal 25 ayat 3:

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

  • Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
  • Menjaga keutuhan keluarga; serta
  • Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain istri, kewajiban suami di dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 25 ayat 2. Ada empat poin berdasarkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang menjadi kewajiban suami, di antaranya:

  • Sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;
  • Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
  • Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
  • Melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

3. Pasal 29 (Hak Cuti Melahirkan & Menyusui Selama 6 bulan)

Pasal 29 menyoroti soal kebijakan cuti hamil dan jaminan hak perempuan pekerja untuk menyusui dan mendapat bantuan pengasuhan anak selama bekerja.

4. Pasal 33 (Pemisahan Kamar Orang Tua dan Anak)

5. Pasal 74 (Penyimpangan Seksual Salah Satu Penyebab Krisis Keluarga)

Dalam Pasal 74 ayat 3 draf RUU Ketahanan Keluarga terdapat sejumlah hal yang disebut sebagai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu, dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis keluarga.

6. Pasal 85, 86, 87, 88, & 89 (Wajib Lapor & Rehabilitasi untuk Penyimpangan Seksual / LGBT / Sadisme, Homoseksual, Inces & Masokisme)

  1. Pasal 85 mengatur tentang penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dimaksud dalam Pasal 85, salah satunya adalah homoseksualitas. Serta berupa Tindakan Rehabilitasi mencakup sosial, psikologis, bimbingan rohani, serta rehabilitasi medis.
  2. Pasal 86-87 Mengamanatkan agar publik melaporkan anggota keluarganya yang melakukan penyimpangan seksual kepada badan penanganan ketahanan keluarga. Nantinya, anggota keluarga yang mengalami penyimpangan seksual tersebut akan diberi tindakan oleh badan ketahanan keluarga.
  3. Pasal 88-89 diatur tentang lembaga rehabilitasi yang menangani krisis keluarga dan ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor.
  4. Pasal 31,140 & 193 ( Terkait Donor Sperma & Ovum Terancam Bui 5-7 Tahun atau Denda Maksimal Rp. 500 Juta.
  5. Pasal 32, 141, 142, 143 ( Terkait Sogurasi/Sewa Rahim Dapat Dipidana 5-7 Tahun Bui atau Denda Maksimal 500 Juta.
  6. Kooperasi Denda Maksimal Rp. 5 Miliar, Cabut Izin Usaha/Badan Hukum. [] (Mutiara Azra Fahada Zulis)
Berita terkait
Soal RUU Ketahanan Keluarga, NasDem Salahkan PKS
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan masuknya RUU Ketahanan Keluarga ke Prolegnas karena PKS sebut persyaratan selesai.
RUU Ketahanan Keluarga Muncul Menandingi RUU PKS
Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga lahir untuk menandingi RUU PKS.
RUU Ketahanan Keluarga Flashback ke Era Kolonialisme
Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menentang RUU Ketahanan Keluarga, karena tidak tepat diterapkan di era maju saat ini.
0
Sekolah Libur Akibat Terendam Banjir di Kulon Progo
Siswa diliburkan setelah SD di Kulon Progo, Yogyakarta tergenang banjir.