Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra mengatakan sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab, kata dia, Indonesia mengalami situasi darurat Covid-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintahan.
"Menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak. Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua," kata dia, dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.
Dia menilai pemerintah tidak antisipatif dan tidak siap dengan penanganan pandemi saat ini. Menurutnya, kini rakyat yang mengingatkan malah dianggap tidak kompak.
"Rakyat sudah benar untuk terus-menerus mengingatkan, ketika pemerintahnya keras kepala. Karena nyawa yang hilang akibat Covid-19 itu milik bapak, ibu, adik, kakak, kerabat dekat, ataupun sahabat rakyat," ucapnya.
Dirinya pun mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat di tengag wabah Covid-19 yang kian mengganas.
"Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando, fokus pada penyelamatan nyawa rakyat?," katanya.
"Tidak ada yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi, seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa," katanya.
Menurut Herzaky, kini rakyat sudah lelah karena kehilangan keluarga atau sahabat dekatnya akibat Covid-19. Tapi, kata dia, pemerintah bisanya hanya marah-marah, menantang, menuduh rakyatnya, tanpa ada satupun kata maaf keluar.
"Dukungan luar biasa sudah diberikan rakyat, termasuk oleh kami, Partai Demokrat, kepada pemerintah, termasuk di tataran kebijakan dan anggaran dengan UU No.2 Tahun 2020. Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk kader-kader Partai Demokrat, sudah banyak bergerak membantu sesamanya sejak pandemi ini melanda Indonesia. Tidak perlu lagi diajak solider atau kompak," katanya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak berkomentar. Luhut mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Corona ini.
Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando, fokus pada penyelamatan nyawa rakyat?
"Kalau kita lihat, ini (donasi pihak swasta) sangat-sangat banyak yang datang. Tidak banyak berkomentar. Saya ulangi, tidak banyak berkomentar. Mereka memberikan sumbangan, ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Dan semua memberikan sumbangan barang, kami tidak menerima sumbangan uang," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis, 15 Juli 2021.
Dia berharap pengamat hingga politikus kompak dalam menghadapi situasi saat ini. Menurutnya, pandemi Corona ini harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Dan saya harap, dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua, please. Kalau kali ini, kita kompaklah. Nanti selesai ini, Anda mau anu lagi, silakan," katannya. []
Baca Juga: Demokrat: Kalau Ada Lalat Politik, Siapa Sampah Istana?
