Jakarta, (Tagar 9/7/2018) - Papua dengan kepemilikan 10 persen saham Freeport diproyeksikan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik lebih masif. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, pada saat bersamaan menyusutkan angka kemiskinan. Dengan catatan, 10 persen itu tidak dikorup. Benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Hal itu disampaikan Abra Tallatov ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance menjawab pertanyaan Tagar News, Jumat (6/7), akan jadi apa Papua 10 tahun mendatang dengan 10 persen saham Freeport dalam genggaman.
Pemerintah telah dan sedang memperjuangkan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Jalannya tidak mudah. Negosiasi berlangsung alot dan sering berujung buntu. Namun, sudah menjadi tekad Jokowi sejak terpilih sebagai presiden pada 2014, divestasi Freeport harus sudah selesai sebelum 2019.
Divestasi artinya Freeport menyerahkan kepemilikan 51 persen saham ke pemerintah Indonesia. Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghendaki adanya kerja sama antara Pemerintah dengan PTFI diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Karena sebenarnya persoalan divestasi 51 persen saham ini sudah tercantum dalam Kontrak Karya II yang ditandatangani antara Freeport dan RI pada 1991. Tapi sudah lima kali presiden berganti, berjalan lebih dari seperempat abad kata divestasi hampir setara mimpi.
Jokowi tidak mau hanya sebatas mimpi. Dalam perkembangannya ia menugaskan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk memimpin tim perunding Indonesia yang juga diikuti oleh wakil dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretariat Negara, dan BUMN.
Berita terkait: Pemerintah Teken Perjanjian Divestasi Saham Freeport dengan Inalum dan Pemda Papua
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan memperoleh bagian sebesar 10 persen dari divestasi kepemilikan 51 persen saham Pemerintah Indonesia atas saham PT Freeport Indonesia.
Hal ini disampaikan Menkeu dalam penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).
"Berdasarkan perjanjian siang ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi," tegas Menkeu.
"Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia," lanjutnya.
Seorang warga Kabupaten Asmat, Papua, lengkap dengan pakaian adat dan penutup kepala berhias bulu burung Cenderawasih, mengibarkan bendera merah putih, menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai Bapak Papua Indonesia, Kamis (12/4/2018). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
Papua 10 Tahun Kemudian
Menurut perhitungan Deutsche Bank, nilai tambang Freeport bisa mencapai USD 23 miliar, mengutip Tempo. 10 persen diperkirakan setara Rp 7 triliun.
Ketika pemasukan senilai itu mengalir ke Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika serta pihak-pihak yang disebut Menkeu, kata Abra Tallatov, tidak serta-merta Papua dalam waktu 10 tahun berubah jadi kota metropolitan.
"Tidak mungkin dalam jangka pendek akan seperti Jakarta, tapi minimal bisa menyamai provinsi-provinsi maju di wilayah Timur seperti NTT atau Sulsel. Karena syarat utama keberhasilan pembangunan yaitu sumber daya manusia," ujar Abra.
Ia mengatakan, percuma aset dan sumber daya alam melimpah, tapi masyarakatnya belum siap.
"Yang ada justru jadi malapetaka karena akan jadi sumber konflik. Istilahnya dalam ekonomi, dutch desease, kutukan sumber daya alam," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selama ini Freeport memainkan peran sangat vital bagi perekonomian masyarakat Papua.
Ia menyebutkan hasil kajian LPEM-UI bahwa aktivitas pertambangan Freeport memiliki dampak berganda terhadap 37,5 persen PDRB Provinsi Papua dan 91 persen PDRB Kabupaten Mimika.
"Peranan Freeport dalam penyerapan tenaga kerja bagi penduduk asli Papua juga cukup signifikan yaitu sebanyak 4.321 orang pada 2015 atau 35 persen terhadap total pekerja langsung Freeport," katanya.
Latif Adam pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, kalau divestasi 51 persen saham Freeport terwujud, maka pemerintah Indonesia sangat diuntungkan. Pemerintah punya kontrol kuat terhadap Freeport, informasi lebih transparan mengenai kinerja Freeport.
Namun, sama seperti Abra, ia tak yakin Papua dengan kepemilikan 10 persen saham Freeport akan berubah secara ekstrem dalam waktu sepuluh tahun.
"Kalau sepuluh tahun, saya tidak yakin. Bahwa mereka akan dapat tambahan penerimaan sih iya. Tapi kemudian kan tergantung kapasitas dan profesionalitas pemerintah daerahnya," ucap Latif pada Tagar News, Jumat (6/7).
"Apakah misalnya penerimaan dari Freeport akan lebih banyak diinvestasikan di Papua? Itu semua tergantung Pemerintah. Tentu kita berharap penerimaan yang didapat proporsinya akan lebih banyak diinvestasikan di Papua," lanjutnya.
Ia mengharapkan pemerintah pusat memberikan bimbingan pada Papua.
"Agar hasil tambahan penerimaan itu tidak menjadi bancakan (lahan korupsi). Juga infrastruktur dan pengembangan SDM (sumber daya manusia) harus mendapat porsi terbesar dari tambahan penerimaan," ujar Latif.
Harta karun emas di bumi Papua. (Foto: PT Freeport Indonesia)
Sejak 1991
Divestasi 51 persen saham Freeport sudah diatur dalam kontrak karya II yang ditandatangani antara Freeport dan RI pada 1991. Menurut aturan kerja sama tersebut seharusnya divestasi 51 persen saham sudah terwujud pada 2011. Namun, kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pada 30 Desember 1991 Kontrak Karya generasi kedua atau yang terakhir antara Freeport dan Pemerintah Indonesia ditandatangani untuk masa berlaku selama 30 tahun, hingga berakhirnya tahun 2021. Padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997.
Kontrak Karya II mengatur di antaranya tentang divestasi. Disebutkan bahwa selambatnya 10 tahun setelah penandatangan Kontak Karya, atau pada tahun 2001, Freeport sudah harus melepas sahamnya sebesar 10 persen kepada Pihak Nasional.
Kemudian, untuk 10 tahun berikutnya, atau pada tahun 2011, Pihak Nasional Indonesia sudah harus memiliki 51 persen saham Freeport.
Namun kenyataannya sampai saat ini kepemilikan saham Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu baru sebesar 9,36 persen. Artinya Freeport harus melepas 41,64 persen lagi sahamnya kepada Indonesia.
Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang masuk ke Indonesia ketika belum genap sebulan terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden pertama RI Soekarno ke Presiden kedua RI Soeharto.
Baca juga Presiden: Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia harus mendapatkan saham PT Freeport Indonesia minimal 51 persen dalam pengelolaan tambang emas di Papua. Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat mengunjungi Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (9/1/2018).
"Dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya (mendapatkan) 9,3 persen saham perusahaan itu. Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku proses negosiasi mengenai pembagian saham PT Freeport Indonesia, berjalan sangat alot.
"Sangat alot pembahasannya, tetapi walaupun alot yang penting jangan kalah," ucapnya.
Setelah melewati tarik ulur ke sekian kali, pihak sana ngotot, pihak sini ngotot, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan divestasi 51 persen saham Freeport selesai Juli ini.
Rini mengatakan Freeport Indonesia akan menjadi perusahaan patungan (joint venture) Indonesia dan Freeport-McMoRan. Namun, hingga kini masih terus dibicarakan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama Freeport-McMoRan tengah membahas kesepakatan usaha bersama (Joint Venture Agreement).
"Joint Venture Agreement itu untuk me-manage PT Freeport Indonesia," ujar Rini di Jakarta, Rabu (4/7/2018). (nhn)
