Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penanganan banjir yang melanda Jakarta. Kursi terbanyak Pansus dipegang Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
"Diharapkan agar masing-masing fraksi segera menunjuk anggotanya untuk duduk sebagai Panitia Khusus dalam waktu yang tak terlalu lama," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam surat resminya kepada Ketua Fraksi, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Dari 25 kursi Pansus, partai berlambang kepala banteng mendapatkan enam kursi. Selanjutnya Partai Gerindra dan PKS masing-masing lima dan empat kursi.
Nanti tinggal kita kirim aja (ke Pansus).
Sementara partai lainnya mendapatkan dua kursi kecuali Fraksi Golkar dan PKB-PPP. Kedua fraksi tersebut masing-masing mendapat satu kursi.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan telah menyiapkan kadernya untuk duduk di Pansus. Hanya saja ia masih menunggu surat perintah pengutusan anggota fraksi dari Ketua DPRD DKI. "Nanti tinggal kita kirim aja (ke Pansus)," kata Gembong di Jakarta, Jumat 28 Februari 2020.
Menurut Gembong, antisipasi banjir yang dilakukan Pemprov DKI tidak maksimal. Bahkan sejumlah infrastruktur penanganan banjir juga tidak siap menghadapi banjir yang bersumber dari hujan lokal sekalipun.
"Hari-hari ini masih kita dengar ada pompa yang mati misalkan, kan itu harusnya udah gak boleh lagi seperti itu. Nah, makanya kalau ditanya apakah Pemprov antisipasinya sudah maksimal? Ya belum. Belum maksimal," ujarnya
Padahal, kata Gembong, banjir akibat hujan lokal justru lebih mudah diantisipasi. Jika jenis banjir ini saja tak bisa di atasi, kata dia, banjir akibat sumber gabungan tak akan bisa teratasi dengan baik.
"Kalau hujan lokal kan kekuatan pompa-pompa kita yang bisa meminimalisir, berarti kalau hujan lokal saja sudah seperti itu bagaimana kalau tiga kategori banjir numpuk jadi satu. Banjir rob, banjir kiriman, dan banjir lokal, mau jadi apa Jakarta," kata Gembong. []
