Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas persoalan yang ada pada Program Kartu Prakerja.
Saleh mengatakan, temuan KPK ini merupakan jawaban kepada berbagai kalangan yang secara terang-terangan menolak program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berjalan di tengah pandemi Covid-19.
Dari awal, saya telah menyuarakan agar Kartu Prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas
"Menurut saya, apa yang disampaikan KPK tersebut sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK," katanya kepada Tagar, Jumat, 19 Juni 2020.
Baca juga: KPK Kuak Konflik Kepentingan dalam Kartu Prakerja
Kendati penyelenggaraan sudah berjalan sebanyak tiga kali, Anggota Komisi IX DPR ini meminta agar KPK tidak berhenti hanya disitu saja.
"Walaupun sudah terlaksana tiga (pendaftaran) angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Dia menegaskan, sejak program ini muncul ke permukaan, dirinya sudah berulang kali meminta penyelenggaraan Kartu Prakerja supaya dihentikan. Pasalnya, Saleh berpendapat bahwa dana yang digunakan bisa direalokasikan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar Kartu Prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," kata dia.
Baca juga: Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
Kendati demikian, jika pemerintah masih bersikeras agar program ini tetap berjalan, Saleh menyarankan supaya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat dijadikan sebagai referensi.
"Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan dinilai sangat penting. Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis," ucap dia.
Lantas, dia menegaskan, dalam Kartu Prakerja masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan.
“Program ini sebetulnya juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO (program management officer) yang berada di bawah Menko Perekonomian. Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," kata Saleh Partaonan Daulay. []
