Jakarta- Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sambutan positif pun datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
"Kami dari awal menilai sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama (dalam koalisi pemerintahan). Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," kata Jazilul Fawaid atau Gus Jazil dilansir Antara, Kamis, 26 Agustus 2021.
Dia menjelaskan pertemuan pimpinan partai politik koalisi dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8) merupakan pertemuan yang sudah lama tidak dilakukan dan dihadiri "teman baru", yaitu PAN.
Gus Jazil menilai terlalu dini untuk membicarakan bagi-bagi "kursi" setelah adanya pertemuan pimpinan parpol koalisi tersebut terutama setelah kehadiran PAN dalam pertemuan itu.
"Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),” ujarnya.
Menurut dia, di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan rakyat mengalami banyak kesulitan, maka tidak pantas untuk menilai pertemuan partai politik langsung dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.
- Baca Juga: Ketum BPNU Berpesan Agar PKB dan NU Semakin Menyatu
- Baca Juga: Irma Suryani: Lukman PKB, Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan
- Baca Juga: Gus Ami Andalkan Peran Perempuan Dongkrak Suara PKB
- Baca Juga: Mahfud MD: SBY Juga Diam Waktu PKB Diambil Cak Imin dari Gus Dur
Dia menegaskan, perombakan kabinet atau "reshuffle" merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.
"Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden," katanya.
Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi.
Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.
"Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," ujarnya.
Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.[]
