Jakarta - Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan pihak atau kelompok yang mengusulkan Presiden Jokowi menjabat tiga periode, ingin merubah tatanan demokrasi pasca reformasi 1998.
Menurutnya, bahwa pembatasan masa jabatan presiden selama 10 tahun atau dua periode sebagai upaya konstitusional untuk memperkecil peluang bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya.
"Kalaupun Jokowi dianggap berhasil menjalankan pemerintahannya selama ini pasti akan ada yang mampu menyamai atau bahkan lebih baik dari Jokowi," kata Jokowi kepada Tagar, Senin, 21 Juni 2021.
Jangan teruskan gagasan tersebut karena gagasan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi.
Fernando meyakini, Jokowi sedang mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan kepemimpinannya yang akan ikut kontestasi pilpres 2024 nanti. Jokowi, lanjut Fernando, akan mampu menghadirkan sosok pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pada 10 tahun pemerintahannya.
"Saya yakin Jokowi benar-benar tidak ada niatan untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi 15 tahun. Jangan menjerumuskan Jokowi hanya untuk kepentingan terselubung para penggagas Jokowi 3 periode," katanya.
Dia menjelaskan, lima tahun periode keduanya tentunya Jokowi mampu mempersiapkan sosok yang akan memimpin Indonesia kedepan. Dari antara para pembantunya yang saat ini ada di pemerintahan, disinyalir sedang dipersiapkan oleh Jokowi.
"Melalui jabatan yang saat ini dipercayakan kepada mereka Jokowi sedang mengkader mereka agar siap untuk memimpin Indonesia pada periode berikutnya," ujar Fernando.
Fernando juga melihat bahwa ada beberapa nama yang selama ini muncul sebagai capres dari kalangan pembantu Presiden seperti Moeldoko, Erick Thohir dan Budi Gunawan akan mampu menjalankan pemerintahan dan membangun Indonesia lebih baik," katanya
"Jadi jangan paksakan Jokowi akan menjabat sebagai Presiden selama 15 tahun karena akan membuka penyalahgunaan kekuasaan yang akan berdampak pada pemerintahan otoriter."
"Jangan teruskan gagasan tersebut karena gagasan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia secara khusus aktivis 98 dengan melengserkan Soeharto pada tahun 1998," ujarnya. []
Baca Juga: Jabatan Presiden Tiga Periode Mengingkari Reformasi
