Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah India, atas konflik dan persekusi yang dialami umat Islam di negara tersebut.
"Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak diam, membisu, dan ikut mendesak pemerintah India segera menghentikan ini semua. Kita minta pemerintah bersuara, berperan," ujar Slamet saat berorasi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020.
Baca juga: Demo di Kedubes India, PA 212 Ancam Raam Punjabi
Kalau Kedubes India tidak merespons, maka kami pastikan terus membuat aksi di depan Kedubes sampai mereka terima.
Hal demikian dikatakan Slamet seusai pihaknya menyampaikan surat tuntutan kepada Kedubes India yang tidak dapat ditemuinya.
Dia pun meminta pihak Kedubes India untuk mengundangnya sebelum Jumat, 13 Maret 2020.
"Tolong disampaikan amanat. Ini amanat bukan dari kita, dari umat muslim di Indonesia. Tolong disampaikan betul-betul, kami tunggu undangannya sebelum Jumat. Jumat jam berapa saja kami siap hadir," ucap Slamet kepada salah satu petugas Kedubes India yang menerima surat tuntutan.
Kemudian, Slamet mengancam akan menggelar aksi lanjutan apabila Kedubes India tidak memenuhi keinginannya.
Baca juga: Massa FPI dan PA 212 Bakar Bendera India
"Kalau Kedubes India tidak merespons, maka kami pastikan terus membuat aksi di depan kedubes sampai mereka terima," kata dia.
Selain PA 212, aksi protes tersebut juga dilakukan bersama Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
"Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan kelompok Hindu radikalis ekstrimis dan penguasa India terhadap umat Islam India," dikutip dari pernyataan tertulis FPI dengan GNPF-Ulama, dan PA 212, yang diterima Tagar, dari Sekretaris Umum FPI Munarman, di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. []
