TAGAR.id, Jakarta - Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Barat lain yang meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengadakan debat pada pertemuan berikutnya pada 2023, tentang catatan HAM China di wilayah Xinjiang. Asim Kashgarian melaporkannya untuk VOA.
“Masyarakat internasional harus mengingat kewajibannya untuk mengakhiri kekejaman seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Dolkun Isa, presiden Kongres Uighur Dunia.
Rancangan resolusi yang dipresentasikan pada Senin, 26 September 2022, itu mencakup dukungan yang diberikan oleh Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia dan Norwegia.
Protes mengglobal untuk membela hak-hak Uighur, Xinjiang, China, protes ini terjadi di luar kedutaan besar China di London, Inggris, awal tahun 2022 ini. (Foto: dw.com/id/Thomas Krych/ZUMA Wire/IMAGO)
Lebih dari 60 organisasi Uighur dari 20 negara menyambut baik rancangan resolusi itu. Dalam pernyataan bersama, organisasi-organisasi itu mengatakan mereka akan terus mendorong tindakan lebih lanjut menyusul penilaian PBB bulan lalu tentang perlakuan China terhadap kelompok Uighur di wilayah Xinjiang.
Letak geografis Uighur di Xinjiang, China (Foto: theartnewspaper.com)Laporan tersebut menyimpulkan bahwa China mungkin telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" terhadap orang-orang Uighur dan populasi Muslim Turki lainnya.
"Pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya merespons pelanggaran itu," ujar Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek HAM Uighur yang berbasis di Washington DC, AS. (ka/rs)/voaindonesia.com. []
