Saya mengikuti terus perkembangan KPK pasca diadakannya ujian Wawasan Kebangsaan. Harus jelas, bahwa ujian Wawasan Kebangsaan itu dalam rangka mengubah status pegawai KPK menjadi ASN.
Bukan hanya pegawai KPK, zaman saya tes masuk menjadi PNS UGM pada kala itu, tahun 1989, juga ada ujian Wawasan Kebangsaan, setelah lulus, baru terima SK CPNS UGM. Tidak hanya ujian Wawasan Kebangsaan, ada tahapan screening atau litsus bebas PKI dan masih dipaksa memegang KTA Ormas Golkar.
Saya jamin, jika ujian Wawasan Kebangsaan calon ASN KPK ini terjadi pada zaman Rezim Orba, mungkin pulang tinggal nama, entah jasadnya dibuang di mana.
Apa yang salah dengan ujian Wawasan Kebangsaan terhadap calon ASN KPK? Menyalahi prosedur? Menyingkirkan orang kritis? Berani jujur dipecat? Pelemahan KPK? Ini semua hanya jargon-jargon politik sebagai bentuk perlawanan dari kelompok tertentu, yang kepentingan politiknya terganggu, yang jelas bukan politik negara: Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang di dalam Preambulnya ada Pancasila.
Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sudah final. Siapa pun yang mengganggunya, akan berhadapan dengan kelompok nasionalis.
Saya mencoba objektif menyikapi perkembangan KPK saat ini. Dan sepakat, bagi aparat penegak hukum termasuk KPK, Wawasan Kebangsaan mutlak diperlukan, karena mereka bekerja di Indonesia, bukan di Irak, Afganistan dan Syiria yang menjadi begundalnya ISIS.
Membungkam orang kritis. Ujian wawasan kebangsaan dianggap membungkam orang kritis. Kritis itu untuk membangun negeri, bukan untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara, mengubah bentuk NKRI, memecah sendi-sendi kebhinekaan Indonesia, dan menghancurkan UUD 1945. Kritis apanya? Siapa yang kritis? Bongkar dan tunjukkan kritisnya ke publik. Kritis atau krisis kebangsaan?
KPK tidak akan kiamat ditinggal mereka yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Berani jujur dipecat. Jujur? Jujurnya di mana? Apanya yang jujur? Jujur itu yang menilai publik luas, bukan dirinya sendiri atau kelompoknya yang haluan politiknya sama. Kalau jujur yang menilai dirinya sendiri ya pasti menjadi manusia paling jujur sedunia, yang paling berhak mengkavling surga.
Coba bayangkan, di intenal KPK ada sekelompok pegawai KPK yang haluan politiknya anti politik negara. Akan menjadi apa KPK? Tebang pilih, dan runyam.
Tujuan dan modus politik mereka jelas, yaitu anti Pancasila, anti NKRI yang berbhineka, dan anti UUD 1945.
Yang anti politik negara bukan hanya yang haluan kanan, yang kiri juga. Keduanya kongruen alias sama dan sebangun. Sehingga mudah bagi yang kanan lompat ke kiri dan yang kiri lompat ke kanan.
Fakta empirik mudah ditemukan di lapangan. Yang getol menggerakkan demo-demo saat ini ya dua kelompok ini.
Seperti ini dianggap kritis dan jujur?
Saya dukung kebijakan KPK untuk menonaktifkan mereka yang tidak lulus ujian Wawasan Kebangsaan. Jangan hanya dinonaktifkan, pecat saja.
Menurut saya, langkah KPK saat ini dalam rangka menguatkan KPK.
Masih banyak penyidik-penyidik andal dari Polri dan Kejaksaan yang berjiwa Merah Putih yang bisa bekerja di KPK.
KPK tidak akan kiamat ditinggal mereka yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Saya yakin itu.
*Akademisi Universitas Gadjah Mada
Baca juga: Firli Bahuri: Kami Tidak Ada Niat Mengusir 75 Pegawai KPK
