Medan, (Tagar 23/4/2018) - Seperti juga di Jakarta dan kota lainnya di Indonesia yang melakukan unjuk rasa hari ini, ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam #234 Garda (Gerakan Roda Dua) berunjuk rasa ke Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Mereka menuntut disegerakannya regulasi transportasi online khususnya untuk kendaraan roda dua, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, maupun peraturan gubernur.
"Stop sudah, jangan anak tirikan transportasi online roda dua. Karena, realitasnya keberadaan kami jelas-jelas ada di tengah kehidupan dan kebutuhan masyarakat," ujar pemimpin aksi bermarga Sinaga dari mobil komando aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (23/4).
Disampaikan pengunjuk rasa, negara seharusnya menjadi penjamin dan pelindung hak terhadap pengemudi online roda dua selaku warganya. Namun, justru sengaja membiarkan berbagai kasus pelanggaran. Ketidakjelasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan aplikator dengan alasan belum adanya undang-undang yang mengatur transportasi online untuk roda dua.
"Hentikan menjadikan kami korban perang tarif antar aplikator transportasi online yang merenggus kesejahteraan kami dan menjadikan kami sapi perah perusahaan kapitalis. Kami meminta pemerintah menetapkan tarif dasar yang layak dan rasional," ujarnya.
Menyikapi membludaknya jumlah pengemudi, pengunjuk rasa menuntut sekaligus mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengawasi secara ketat pengemudi. Serta mendukung diterapkannya moratorium perekrutan pengemudi online roda dua.
"Kami mengajukan permohonan kepada DPRD Sumut untuk segera melakukan rapat dengar pendapat. Agar rekomendasi maupun solusi dapat dihasilkan bersama," tukasnya.
Amatan di lokasi, pengunjuk rasa umumnya terdiri dari pengemudi Grab dan Gojek. (Wes)
