Jakarta – Organisasi masyarakat (ormas) tumbuh subur dan berkembang di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya masing-masing. Namun sayangnya, banyak organisasi dengan visi besar yang tidak dapat mewujudkannya.
Salah satu penyebabnya yakni karena tidak tertib administrasi. Para pengurus hanya fokus pada pelaksanaan program, tapi abai dalam pengelolaan administrasinya.
Persoalan ini menarik perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dengan memberi pemahaman terkait pentingnya tertib administrasi bagi sebuah organisasi, termasuk TP PKK. Karena itu, TP PKK menggelar Obrolan Santai Kader Inspiratif (ObraS KaIN) PKK dengan tema ‘Ayo Tertib Administrasi PKK’ secara daring, Kamis, 24 Maret 2022.
Administrasi janganlah diartikan sempit hanya sebatas kegiatan catat-mencatat dan fungsi ketatausahaan belaka administrasi merupakan instrumen pokok dalam manajemen kelembagaan.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Umum TP PKK Nani Suhajar Diantoro, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menuturkan, administrasi menjadi hal penting dan menentukan bagi keberlangsungan organisasi apa pun bentuknya, termasuk TP PKK.
- Baca Juga: Waspada Omicron, Kemendagri Perpanjang 2 Inmendagri PPKM
- Baca Juga: Waspada Omicron, Kemendagri Perpanjang 2 Inmendagri PPKM
Apalagi, Gerakan PKK merupakan organisasi pengkaderan terbesar di Indonesia yang memiliki visi besar untuk mewujudkan keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia maju pada 2024.
“Administrasi janganlah diartikan sempit hanya sebatas kegiatan catat-mencatat dan fungsi ketatausahaan belaka. Administrasi merupakan instrumen pokok dalam manajemen kelembagaan,” ujarnya.
Dirinya berharap, kegiatan ini menjadi wadah menjalin silahturahmi, sarana diskusi, sekaligus bertukar pikiran antara para kader PKK dalam pengelolaan tertib administrasi.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat TP PKK Pusat Suwadiono Winardi yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, administrasi PKK merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan gerakan PKK.
Administrasi PKK secara garis besar mencakup administrasi umum dan administrasi keuangan. Adapun tujuan administrasi ini untuk memastikan kegiatan operasional kelembagaan dapat berjalan dengan baik, benar, dan lancar.
Suwadiono menyebutkan enam buku wajib yang perlu dipahami oleh para kader PKK. Buku tersebut di antaranya terkait daftar Pengurus TP PKK dan Kader PKK, agenda surat masuk/keluar, buku keuangan, buku notulen, buku inventaris, dan buku kegiatan.
- Baca Juga: Kemendagri Terus Perkuat P4GN dan PN di Lingkungan Pemda
- Baca Juga: Kemendagri Tindak Lanjuti Inpres 2/2020 dan Permendagri 12/2019 melalui Optimalisasi P4GN dan PN
“Administrasi PKK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen atau tata kelola kelembagaan gerakan PKK, tidak hanya sebatas catat data saja tetapi keseluruhan meliputi tata kelola kelembagaan PKK seperti pengorganisasian, hubungan kerja dan mekanisme berorganisasi itu masuk dalam tertib administrasi PKK. Jadi perkuatlah posisi Sekretaris TP PKK di setiap tingkatan yang bisa di-backup oleh satu tim kesekretariatan," tandasnya dalam agenda yang dipandu Wakil Ketua Pokja I TP PKK Pusat Aniek Anani Kurnadi tersebut. []
