Nurdin Curhat ke Tito, Warga Sulsel Enggan Pakai Masker

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah curhat ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kunjungan kerja di Sulsel. Ini Curhatannya.
Gubernur Nurdin Abdullah besama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat kunjungan kerja di Sulsel, Rabu 8 Juli 2020. (Foto: Tagar/Aan Febriansyah)

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah curhat ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Rabu, 8 Juli 2020. Di hadapan Tito Nurdin curhat jika mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan masker. Padahal selama vaksin dan obat belum ditemukan untuk covid masyarkat harus membudayakan pakai masker.

"Mayoritas masyarakat belum membudayakan pakai masker, padahal Makassar adalah episentrum penularan. Jika Covid-19 Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan Covid-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan," kata Nurdin Abdullah, Rabu, 8 Juli 2020 kemarin.

Menurut Nurdin, untuk menyelesaikan permaslahan khususnya episentrum wilayah Makassar pihaknya melakukan pembatasan ketat dimana masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan.

Mayoritas masyarakat belum membudayakan pakai masker, padahal Makassar adalah episentrum penularan.

"Alhamdulillah Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat," kata Nurdin ke Tito.

Sementara itu, Tito mendukung pemerintah daerah di Sulsel menerapkan peraturan daerah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, bisa saja membuat Perda seperti penggunaan masker dengan catatan menggunakan sanksi denda dan bukan hukuman kurungan atau penjara.

"Jadi sanksi denda, jangan gunakan sanksi kurungan. Ada beberapa sanksi seperti sanksi sosial membersihkan, ini upaya memberikan efek jera. Jika tanpa Perda maka sulit bagi tim khususnya TNI Polri dalam mengawal maksimal kebijakan atau upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerah tersebut," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini melihat baik Pergub, Perwali, Perbup itu tidak akan efektif dalam penindakan protokol kesehatan karena tidak ada aturan dan sanksi di dalamnya. Tentunya hal itu berbeda jika diterapkan Perda yang lebih mengikat.

"Dengan hanya berupa peraturan Gubernur, Wali Kota atau Bupati, maka masyarakat bisa saja melakukan pelanggaran karena tidak adanya aturan soal sanksi-sanksi yang mengikat," kata Tito. []

Berita terkait
Pilkada, Tito Karnavian Ajak Influencer Gerak Semua
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak kaum milenial berpengaruh (influencer) di media sosial untuk membantu pemerintah terkait Pilkada 2020.
Tito Karnavian Kalahkan Popularitas Prabowo Subianto
Survei IPO memperlihatkan Tito Karnavian mengalahkan popularitas Prabowo Subianto dan Erick Thohir dalam penanganan pandemi Covid-19.
Tito Karnavian Merespons Ancaman Reshuffle Jokowi
Mendagri Tito karnavian enggan berkomentar panjang soal ancaman reshuffle dari Presiden Jokowi. Ia pasrah dengan putusan bosnya.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.