Jakarta - Warga Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melontarkan rasa bahagia mereka atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 26 Februari 2021.
Siti Aisyah, perwakilan para perempuan dan nelayan di Pulau Kodingareng dalam siaran pers pada Sabtu, 27 Februari 2021 bersama Walhi dan Jatam mengatakan, apabila kasus korupsi yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah ada kaitannya dengan tambang pasir laut, mereka meminta Gubernur Nurdin Abdullah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Pulau Kodingareng.
"Terus terang kami para ibu dan bapak nelayan Kodingareng, dengan adanya kabar penangkapan Pak Nurdin Abdullah, kayak bahagia begitu. Saking senangnya warga ingin mengadakan syukuran," kata Siti, dilihat Tagar dalam YouTube Jatam Nasional.
"Tetapi saya masih tahan, tunggulah kabar berita selanjutnya. Karena kabar yang kami harapkan juga semoga antek-anteknya yang ada di Kodingareng segera terungkap juga," sambungnya.
Siti menyebut alasan mereka bahagia mendengar penangkapan Nurdin Abdullah, karena mereka betul-betul sakit hati pada saat melakukan aksi menginap di depan kantor gubernur demi menuntut hak mereka sebagai nelayan.
"Tapi pak gubernur tidak mau keluar padahal kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban. Tapi satu menit pun pak gubernur tidak mau keluar. Sakit hati kami bercampur. Pokoknya saat malam itu, air mata kami tidak bisa tertahankan. Kami berdoa ya Allah mudahkanlah keadilan, dan inilah Allah balas rasa sakit hati kami, makanya betul-betul bahagia, makanya ibu-ibu di sini ingin mengadakan syukuran karena tertangkapnya Pak Nurdin dan kami mengharapkan tanggung jawabnya untuk atas apa yang terjadi di Pulau Kodingaren," ungkapnya.
Para perempuan berdoa dan mengaji dan meminta keadilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Gubernur Sulsel diberikan teguran
Siti mengaku, akibat proyek tambang pasir laut di wilayah mereka, warga di sana sampai saat ini masih merasakan dampaknya.
"Mudah-mudahan KPK bekerja dengan baik. Jangan memandang NA adalah gubernur dan kalau bisa mengundurkan diri sebagai gubernur agar tidak ada kongkalikong lagi. Kami juga di sini puas. Mudah-mudahan juga situasi di Pulau Kodingareng normal kembali seperti sedia kala sebelum ada penambangan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad al Amin mengatakan, proyek tambang pasir laut dan Makassar New Port juga sempat mereka laporkan ke KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Oktober 2020.
"Kami dari kelompok masyarakat sipil atau Walhi Sulsel pada 2020 melakukan advokasi ke warga Pulau Kodingareng terkait adanya tambang pasir laut di wilayah tangkapan nelayan, untuk menyuplai pasir reklamasi Makassar New Port, kami pandang sesuai dengan harapan masyarakat yang mengalami dampak dari proyek tambang pasir laut yang dinilai ada peran dari sosok Nurdin Abdullah," katanya.
Baca juga:
- KPK Tangkap Gubernur Sulsel, Warganet: Korup Tuh 500 M Gitu Loh
- Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap KPK
Pada tahun 2020, ungkap Amin, Walhi dan para nelayan serta perempuan-perempuan Pulau Kodingareng melakukan aksi bahkan harus tidur atau bermalam di depan kantor gubernur untuk dapat berdialog dan berdiskusi langsung guna menanyakan alasan gubernur menerbitkan izin tambang pasir laut bagi perusahaan yang diduga kuat memiliki kedekatan dengan gubernur.
"Sayangnya dua malam berturut-turut, nelayan tidak kunjung ditemui, perempuan-perempuan tidak kunjung ditemui dan saya masih ingat betul para perempuan berdoa dan mengaji dan meminta keadilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Gubernur Sulsel diberikan teguran atas penderitaan yang dialami masyarakat," katanya.
Maka itu, sambung dia, Walhi mengapresiasi setinggi-tingginya KPK yang sudah melakukan penegakan hukum dengan menangkap dan memeriksa Nurdin Abdullah atas dugaan korupsi yang menjeratnya.[]