NU Izinkan Kader Berpolitik Praktis

Meskipun secara organisasi tidak berpolitik praktis, NU tetap mengizinkan para kadernya untuk berpolitik.
Lamabang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (Foto: nu.or.id)

Jakarta, (Tagar 23/11/2018) - Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menyebut akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, jika Muhammadiyah tak menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Menurutnya, Haedar tidak boleh menyerahkan sikap politik kepada kadernya begitu saja, untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.  

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," tukas Ketua Dewan Kehormatan PAN itu dalam Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Lain hal dengan organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun secara organisasi tidak berpolitik praktis, NU tetap mengizinkan para kadernya untuk berpolitik.  

“NU secara organisasi itu tidak berpolitik praktis, karena sudah kembali ke khittah 1926 yang kembali ke pesantren,” ungkap Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati kepada Tagar News, Jumat (23/11).

NU memang tidak berpolitik praktis, namun tetap membebaskan kalangan NU masuk partai politik asalkan sejalan dengan prinsip NU. Sebab, diketahui banyak kader partai politik berasal dari kalangan NU.

“Hanya saja Nahdliyin itu diperkenankan tuk berpolitik praktis, asalkan masih segaris dengan prinsip NU,” jelasnya.

Wasisto menegaskan, politik praktis NU hanya dilakukan sejumlah kadernya, bukan organisasinya.

“Kadernya iya, tapi NU nya tidak. Pasca NU lepas dari PPP kemudian memilih untuk membangun pesantren,” tandasnya. []

Berita terkait
0
Panduan Pelaksanaan Salat Iduladha dan Ibadah Kurban 1443 Hijriah
Panduan bagi masyarakat selenggarakan salat Hari Raya Iduladha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban