Oleh: Frank Gardner - Koresponden BBC Bidang Keamanan
"Anda harus memaafkan saya jika perhatian saya tampak sedikit teralihkan," kata duta besar Saudi untuk Inggris saat pandangannya beralih ke ponselnya. "Saya sedang mengawasi hasil yang datang dari Wisconsin."
Hal itu ia ucapkan delapan hari yang lalu, ketika masyarakat dunia belum tahu siapa yang akan memasuki Gedung Putih pada Januari mendatang.
Ketika Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang Pilpres AS 2020, pemerintah Saudi di Riyadh membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons dibandingkan saat Donald Trump terpilih pada pemilihan sebelumnya.
Ini tidak mengherankan: mereka baru saja kehilangan seorang teman.
Kemenangan Biden sekarang bisa berdampak luas bagi Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya.
Kemitraan strategis AS dengan kawasan itu dimulai pada 1945 dan kemungkinan bertahan, tetapi perubahan akan datang dan tidak semua perubahan tersebut diterima di wilayah itu.
1. Kehilangan Sekutu Utama
Presiden Trump merupakan sekutu besar dan pendukung keluarga Saud yang berkuasa di Arab Saudi.
Dia memilih Riyadh sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya saat menjabat sebagai presiden pada 2017.
Menantu laki-laki Trump, Jared Kushner, menjalin hubungan kerja yang erat dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Ketika setiap badan intelijen Barat mencurigai sang putra mahkota berada di balik pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018, Presiden Trump menolak untuk langsung menyalahkannya.
Arab Saudi adalah tujuan perjalanan luar negeri pertama Donald Trump sebagai presiden AS (Foto: bbc.com/Indonesia - EPA)
Tidak mengherankan tim Mohammed bin Salman memberi tahu orang-orang pada saat itu: "Jangan khawatir, ini bisa diatasi."
Trump juga menolak seruan keras di Kongres untuk mengekang penjualan senjata ke Saudi.
Singkat kata: Arab Saudi, serta pada skala yang lebih kecil, Uni Emirat Arab dan Bahrain, akan kehilangan sekutu utama mereka di Gedung Putih.
Banyak hal tidak akan berubah tetapi berikut ini adalah beberapa hal yang kemungkinan besar akan berubah.
2. Perang Yaman
Presiden Barack Obama, yang Biden dampingi sebagai wakil presiden selama delapan tahun, ketika itu semakin tidak nyaman dengan sepak terjang Arab Saudi dalam peperangan melawan pemberontak Houthi di Yaman.
Saat Obama meninggalkan jabatannya, perang udara itu telah berlangsung selama hampir dua tahun dengan sedikit keberhasilan militer yang menimbulkan dampak kerusakan besar pada warga sipil dan infrastruktur negara.
Koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Saudi mendukung pasukan pro-pemerintah Yaman (Foto: bbc.com/Indonesia - EPA)
Presiden Obama sadar ketidakpopuleran perang itu di kalangan Capitol Hill dan ia pun mengurangi bantuan militer dan intelijen AS untuk Saudi.
Pemerintahan Trump memutarbalikkan langkah itu dan praktis memberikan keleluasaan kepada Saudi di Yaman.
Sekarang tampaknya situasi itu akan berubah lagi, karena Biden baru-baru ini mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri bahwa dia akan "mengakhiri dukungan AS untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman dan memerintahkan penilaian ulang hubungan kita dengan Arab Saudi".
Tekanan yang akan datang dari pemerintahan Biden terhadap Saudi dan Yaman untuk menyelesaikan konflik ini kemungkinan bakal meningkat.
Saudi dan UEA beberapa waktu lalu menyadari bahwa perang ini tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan militer.
Mereka sendiri telah mencari jalan keluar yang dapat menyelamatkan wajah mereka sekaligus tidak meninggalkan pihak Houthi pada posisi yang sama ketika perang itu dimulai Maret 2015.
3. Iran
Warisan besar Presiden Obama di Timur Tengah adalah kesepakatan nuklir Iran yang diperoleh secara susah payah - yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Kesepakatan tersebut mencabut rangkaian sanksi terhadap Iran, sedangkan Iran bakal mematuhi batasan aktivitas nuklir dan inspeksi fasilitas nuklirnya.
Presiden Trump menyebutnya "kesepakatan terburuk yang pernah ada" dan menarik AS keluar dari perjanjian itu.
Sekarang, Biden tampaknya akan membawa AS kembali ke perjanjian itu.
Arab Saudi menuduh Iran melakukan serangan drone dan rudal terhadap dua fasilitas minyak utama pada 2019 - tuduhan yang dibantah Teheran (Foto: bbc.com/Indonesia - AFP)
Ini membuat geram Arab Saudi. Pada musim gugur lalu, tak lama setelah serangan rudal misterius di pabrik petrokimia Arab Saudi, saya menghadiri konferensi pers di Riyadh yang digelar Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir, yang mengecam kesepakatan nuklir Iran.
Kesepakatan itu adalah bencana, katanya, karena tidak memperhitungkan (padahal tidak pernah dimaksudkan untuk itu) program rudal strategis Iran yang ekspansif maupun penyebaran milisi proksi di Timur Tengah.
Seluruh kesepakatan tersebut, dia menyiratkan, adalah bagian dari warisan cacat dari pemerintahan Obama yang tidak memahami bahaya yang ditimbulkan oleh Iran.
Saudi dan beberapa sekutu Teluk mereka diam-diam bertepuk tangan ketika pada Januari tahun ini AS melakukan serangan pesawat tak berawak di Irak yang membunuh Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, Pasukan Quds.
Sekarang mereka khawatir apakah tim Gedung Putih yang baru akan tergoda untuk melakukan tawar-menawar dengan Teheran yang melemahkan kepentingan mereka sendiri.
4. Qatar
Qatar menampung pangkalan Pentagon terbesar dan paling strategis di Timur Tengah: yaitu Pangkalan Udara Al-Udeid.
Dari sana, AS mengarahkan semua operasi udaranya di wilayah Komando Pusat, dari Suriah hingga Afghanistan.
Namun, Qatar masih menghadapi boikot dari kuartet negara Arab - Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir - yang semuanya sangat marah atas dukungan Qatar terhadap gerakan politik Islamis seperti Ikhwanul Muslimin.
Donald Trump mengundang Emir Qatar, Sheikh Tamim Al Thani, ke Gedung Putih tahun lalu (Foto: bbc.com/Indonesia - AFP)
Boikot itu dimulai tak lama setelah kunjungan Presiden Trump ke Riyadh pada 2017 yang banyak dipuji. Pada saat itu, kuartet itu berpandangan bahwa mereka mendapat dukungan Trump.
Faktanya, Trump pada awalnya- mendukung Qatar secara terbuka. Namun, sokongan itu hanya berlangsung singkat sampai dia mendapat penjelasan bahwa Qatar adalah sekutu AS dan bahwa Al-Udaid merupakan pangkalan penting bagi departemen pertahanan AS.
Pemerintahan presiden terpilih Joe Biden kemungkinan akan mendorong pemulihan hubungan negara-negara Teluk ini. Selama ini hal tersebut bukan menjadi kepentingan AS, dan tentunya bukan untuk kepentingan negara-negara Teluk Arab sendiri.
5. Hak asasi manusia
Beberapa Negara Teluk memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Tetapi, Presiden Trump tidak pernah menunjukkan ketertarikan untuk menghukum sekutu-sekutu Arabnya atas masalah ini.
Badan intelijen AS dilaporkan menyimpulkan bahwa putra mahkota Arab Saudi memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi (Foto: bbc.com/Indonesia - REUTERS)Dia berargumen bahwa kepentingan strategis AS dan kesepakatan bisnis mengesampingkan kekhawatiran tentang aktivis hak perempuan yang dipenjara; dugaan pelecehan tenaga kerja asing di Qatar; atau fakta bahwa pada Oktober 2018 petugas keamanan pemerintah Saudi terbang dengan pesawat resmi ke Istanbul untuk membungkam kritikus paling vokal Arab Saudi, Jamal Khashoggi, dan membuang jenazahnya yang tidak pernah ditemukan hingga hari ini.
Presiden terpilih Biden dan pemerintahannya tidak mungkin begitu pemaaf soal hal tersebut (bbc.com/Indonesia). []
