Jakarta, (Tagar 8/8/2018) - Nawacita jilid II adalah visi misi Jokowi dalam pemilihan presiden 2019, cetak biru periode kepemimpinan kedua, lanjutan dari Nawacita jilid I periode kepemimpinan 2014-2019.
Arsul Sani Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan dalam Nawacita jilid II tersebut PPP mengusulkan pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan.
"Kalau PPP dua hal menjadi penekanan, seperti sudah saya sampaikan, pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Jakarta, Selasa (7/8) mengutip Antara.
Selanjutnya Arsul Sani mengatakan PPP juga mengajukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan aset atau harta wakaf agar lebih maksimal.
Hal tersebut diusulkan karena PPP menilai masih banyak aset tanah wakaf yang belum dimaksimalkan untuk kepentingan umat Islam.
"Inilah yang pemerintah wajib hadir dan kemudian mendorong dan membantu agar aset wakaf bisa dimanfaatkan, tentu nanti konsep detilnya ada dari Badan Wakaf Indonesia," tutur Arsul Sani.
Menurut dia, dalam enam bulan belakangan Presiden Jokowi secara intensif berkomunikasi dengan alim ulama, para tokoh agama, tidak hanya terbatas dari Islam saja, tetapi juga dari agama lain.
Selama proses itu, disebutnya sebetulnya Jokowi sudah menerima banyak masukan, termasuk juga keluhan dan keberatan.
"Itulah yang kemudian Pak Jokowi diberi catatan kepada tim yang sedang menyusun Nawacita II, antara lain dipresentasikan kepada kami," kata dia.
Visi-misi pemerintahan Presiden Jokowi di dalam Nawacita Jilid II disebutnya akan mengakomodasi semua kepentingan partai koalisi.
Usulan Muhammadiyah
Senin (6/8) PP Muhammadiyah memberikan 6 poin masukan untuk Nawacita jilid II. Satu di antaranya adalah menyarankan pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial.
"Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil pada periode ini, konsep ini akan menjadi kekuatan pemerintah ke depan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.
Haedar menyebutkan sebelumnya ia sudah pernah bertemu dengan Presiden Jokowi di tempat yang sama (Istana Negara).
"Pak Jokowi ingin mewujudkan yang beliau sebut-sebut sebagai 'new ecomonic policy, jadi kebijakan ekonomi baru berbasis pada ekonomi yang berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan," katanya.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi berkeadilan merupakan satu dari enam masukan yang disampaikan PP Muhammadiyah terkait Nawacita kedua.
"Untuk nawacita kedua, kalau boleh saya memberi enam poin masukan, yang siapa tahu ini bisa menjadi kekuatan memajukan bangsa ini ke depan," kata Haedar.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) dan Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Tohari (kiri) bersiap memberikan sambutan ketika menutup Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018). Dalam kesempatan tersebut Muhammadiyah menyampaikan masukan sebanyak enam poin untuk Nawacita kedua kepada Presiden Jokowi. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
Masukan pertama, pemerintah perlu menjadikan nilai-nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Ini akan membawa bangsa ini punya nilai-nilai yang utama yang luhur, beradab, damai, toleran dan berkemajuan. Kami yakin dengan nilai-nilai agama, hidup bangsa, negara ini akan semakin kokoh," katanya.
Masukan kedua, menjadikan atau meneguhkan Pancasila sebagai landasan, filosofi, alam pikir, seluruh warga bangsa dan pengelolaan negara sehingga Pancasila betul-betul terwujud dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Ketiga, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi sehingga Indonesia menjadi bangsa dan negara yang kokoh dan berkemajuan.
Keempat, perlunya penguatan daya saing SDM Indonesia untuk berkompetisi di ranah global. "Di sinilah pentingnya rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan nasional," katanya.
Kelima, perlu meningkatkan peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di kancah internasional.
"Ini sudah dirintis Presiden, yakni peran pro aktif untuk dunia Islam dan Indonesia berada di baris depan dalam politik bebas aktif yang juga akan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa muslim terbesar di dunia," kata Haedar.
Apresiasi Relawan
Relawan pendukung Jokowi, Balad JKW mengapresiasi enam poin Nawacita Jilid II yang digulirkan PP Muhammadiyah karena usulan tersebut sudah sesuai dengan nilai luhur Pancasila.
"Jika mengacu pada Pancasila, maka apa yang diusulkan PP Muhammadiyah tersebut wajar dan sudah sepatutnya seperti itu bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus bersandar pada nilai-nilai keagamaan," kata Koordinator Balad JKW, M. Muchlas Rowie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dia mengatakan dalam bidang apa pun, nilai-nilai itu harus mengejawantah dalam denyut nadi manusia Indonesia.
Terkait poin-poin Nawacita yang diusulkan PP Muhammadiyah tersebut, dirinya menggarisbawahi poin kedaulatan bangsa dan restrukturisasi pendidikan.
"Tentu saja ini terkait dengan revolusi industry 4.0 dan bonus demografi yang sedang dan akan kita hadapi saat ini," ujarnya.
Hal itu, menurut dia, seperti yang seringkali disampaikan Presiden Jokowi bahwa yang paling diuntungkan sekaligus ditantang kesiapannya ketika revolusi industri 4.0 betul-betul datang adalah kalangan muda.
Dia menilai untuk menyiapkan hal itu, maka restrukturisasi pendidikan menjadi kunci utamanya.
Muchlas menjelaskan, dalam upaya mewujudkan poin kedaulatan bangsa dan negara melalui restrukturisasi pendidikan nasional sebagaimana yang ditawarkan PP Muhammadiyah, aspek peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan perlu untuk terus mendapatkan perhatian.
"Pemerintah sebetulnya telah menggulirkan Program Indonesia Pintar yang manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu sangat terasa," katanya.
Program itu sangat membantu karena begitu jelas keberpihakan kepada masyarakat miskin agar hak anak-anak mengenyam pendidikan terpenuhi.
Dia menjelaskan, ke depan perlu untuk diperluas dengan terus memuktahirkan data agar tepat sasaran dan memperluas jangkauannya hingga ke daerah-daerah terpencil dan terluar.
"Balad JKW, secara khusus juga menyoroti poin keenam dari Nawacita Jilid II yang diusulkan PP Muhammadiyah, yaitu peran proaktif pemerintah untuk dunia Islam. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim," ujarnya.
Dia mengatakan, di tengah isu kekerasan dan terorisme yang kembali menyeruak, lalu upaya mainstreaming washatiyah Islam, peran ulama diyakini semakin vital sebagai pilar yang akan mampu menjaga perdamaian dan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai Indonesia.
Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Jokowi ke depan harus merangkul segenap ulama nusantara bahkan dunia menjadi penting terutama dalam perkembangan mutakhir para ulama bisa mengemas dan menyuguhkan agama sebagai ajaran perdamiaan, kerukunan dan anti kekerasan.
Inspiratif
PDI Perjuangan menanggapi positif usulan enam poin nawacita kedua yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir karena dinilai inspiratif.
"Ibu Megawati Soekarnoputri setiap kali bertemu dengan Pak Haedar Nashir selalu terkesan, karena alam pikir Pak Haedar penuh dengan kebijaksanaan, inspiratif, dan berkemajuan," kata Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menyambut baik dan berterima kasih atas masukan yang disampaikan Haedar Nashir kepada PDI Perjuangan yang sedang menyusun nawacita kedua.
"Sangat positif menjadikan nawacita kedua menjadi agenda prioritas guna menjawab berbagai persoalan bangsa, sekaligus memberikan arah pembangunan bangsa dalam lima tahun kedepan," tuturnya.
Hasto menjelaskan, ketika program nawacita pertama disusun, saat itu persoalan bangsa dibagi menjadi tiga persoalan pokok, yakni merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi perekonomian nasional, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
"Tiga masalah pokok itulah yang menjadi landasan penyusunan visi misi Jokowi-JK," ujarnya.
Pada pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, berhasil meletakkan fondasi bagi kemajuan Indonesia Raya dalam banyak aspek, antara lain, fondasi bangunan bangsa Indonesia yang lebih produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan karakter bangsa.
"PDI Perjuangan akan memasukkan usulan Pak Haedar yang sangat konstruktif tersebut ke dalam nawacita kedua," kata Hasto.
Sebelumnya pada Senin malam (6/8) sembilan sekjen partai koalisi pendukung Jokowi mengadakan pertemuan lanjutan kedua untuk memantapkan visi misi nawacita II.
Sembilan partai politik yang tergabung dalam koalisi Jokowi yaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PSI, PKPI dan Perindo. []
