Jakarta – Sejak awal tahun ini (Januari 2020) warga DKI Jakarta kerepotan menghadapi banjir yang berulang. Di saat malam pergantian tahun 2019 ke 2020, tanggal 31 Desember 2019 Jakarta diguyur hujan lebat sejak pukul 17.00. Hujan baru berhenti tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 11.00. Curah hujan yang mengguyur tercatat 377 mm per hari sehingga banjir ini bukan karena air kiriman dari kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dilaporkan 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat ada 14 titik banjir di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu pagi, 18 Januari 2020. Banjir itu karena hujan lebat yang melanda Jakarta sejak Sabtu dini hari. Ada 11 titik banjir.
Banjir hari ini kembali melanda wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2020. Laporan Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta banjir merendam wilayah 48 RW di 21 kelurahan yang ada di 12 kecamatan.
Banjir karena hujan lebat kembali merencam 55 RW di wilayah DKI Jakarta pada Minggu, 23 Februari 2020. Banjir kali ini tersebar di 36 kelurahan di 23 kecamatan.
Baca juga: Air Permukaan Dibawa Ciliwung dari Puncak ke Jakarta
Terkait dengan banjir sejak awal tahun 2020 menunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak punya program yang riil untuk mengatasi banjir di Jakarta. Laporan “BBC News Indonesia”, 23 Februari 2020, menyebutkan seorang warga di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengatakan sejak dua tahun belakangan ini genangan air lama surat. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya biar pun hujan deras air mengalir dan genangan tidak bertahan lama.
Kondisi itu terjadi karena dulu, semasa Gubernur Jokowi yang dilanjutkan Gubernur Ahok, saluran air, sungai dan waduk secara rutin dikeruk sehingga tidak terjadi pendangkalan. Volume saluran, sungai dan waduk tetap besar untuk menampung air hujan sebagai permukaan terbuka untuk penguapan.
Sedangkan Sungai Ciliwung dinormalisasi yaitu memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali dan memperbaiki aliran kali. Aliran kali juga dikeruk. Tapi, normalisasi yang dijalankan Gubernur Ahok baru sepenggal yaitu di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedangkan ke bagian hilirnya belum dinormalisasi sehingga alur aliran sungai terhambat dan pendangkalan terus terjadi karena tidak dikeruk rutin.
Setelah dilantik jadi gubernur bersama Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur pasangan ini tidak melanjutkan normalisasi kali tapi mewacanakan naturalisasi yaitu memasukkan air hujan dan air kali ke dalam tanah. Disebutkan bahwa air hujan dan sungai yang meluap diangkat ke atas permukaan air kemudian dimasukkan ke dalam tanah.
Baca juga: Hujan di Hulu Jadi Kambing Hitam Banjir Jakarta
Celakanya, ada beberapa hal yang tidak diperhitungkan, yaitu: kecepatan air hujan masuk ke dalam tanah, struktur tanah, tinggi permukaan air tanah, intrusi air laut, volume air hujan dari Puncak, dll.
Sejak diwacanakan tidak jelas pelaksanaan naturalisasi, sedangkan program normalisasi kali dihentikan. Pengerukan sungai, saluran dan waduk pun setop. Banjir yang terjadi pun selalu dikaitkan dengan air kiriman dari hulu, hujan yang ekstrim, dll.
Air kiriman dari hulu dan hujan yang ekstrim sudah diketahui, tapi tidak ada langkah yang konkret yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi air kiriman dari hulu dan curah hujan yang ekstrim.
Yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hanya sebatas menyedot genangan air. Tentu saja ini tidak akan berhasil karena intensitas air dari hulu dan hujan yang terus mengalir. []
