Kabupaten Bogor - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memulai agenda pertamanya dengan meninjau lokasi bencana longsor di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa 28 Januari 2020.
Dalam kegiatan peninjauan di pengungsian yang ada di Desa Pasir Madang tersebut, Ridwan Kamil menawarkan dua pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat terdampak longsor.
Pilihan pertama yaitu, masyarakat terdampak bisa tetap tinggal di Desa Pasir Madang dengan syarat harus ada hasil kajian dari ahli geologi yang menyatakan desa tersebut aman untuk dijadikan lokasi hunian. Sedangkan pilihan keduanya, merelokasi ke tempat aman yang jaraknya sekitar 15 Km dari Desa Pasir Madang.
“Jadi, ada dua opsi hari ini, (pertama) tetap di sini tapi harus dicek dulu oleh ahli (geologi). Opsi kedua, sebenarnya lebih kami sukai, karena memindahkan (relokasi) tidak terpencar-pencar, langsung semuanya di lokasi yang sama,” tuturnya, Kabupaten Bandung, Selasa 28 Januari 2020.
Menurut Kang Emil, sapaan dari Ridwan Kamil sebenarnya harapan masyarakat terdampak longsor ini ingin direlokasikan tetapi masih dalam kawasan daerahnya. Sebelumnya, tentu harus dicek terlebih dahulu dengan ahli geologi. Kalau ternyata tidak ditemukan lahan datar, tidak memadai, ada juga lahan miring atau rawan longsor atau tidak-nya semua harus berdasarkan pendapat ahli geologi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat terdampak longsor.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berdiskusi dengan masyarakat terdampak longsor Kabupaten Bogor. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)“Berharap warga segera memutuskan dari dua opsi tersebut. Sehingga di awal Februari bisa dilakukan pembangunan tempat relokasi. Pemerintah pun akan menjamin warga yang direlokasi baik dari sisi hunian maupun mata pencaharian,” kata dia.
Kang Emil menambahkan, sementara bagi masyarakat yang daerahnya masih memungkinkan untuk dijadikan hunian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya baik itu rusak ringan, sedang, maupun berat.
“Tetapi yang lokasinya betul-betul tidak memungkinkan atau dia rumahnya terdampak sedikit tapi daerah yang rawan longsor. Maka kita ada opsi relokasi. Kita sudah ada tempat 15 kilometer dari sini, ada tanah luas milik PTPN yang akan kita kondisikan sebagai perkampungan baru, jadi bedol desa,” tambah dia.
Lalu, bagaimana pekerjaannya tanya dia? Karena lahannya lahan hijau, jadi selain rumah nanti Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan tempat bercocok tanam atau bekerja sama dengan PTPN mengelola tanah pertanian.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Pasir Madang Encep Sunarya menyampaikan kondisi terkini pasca bencana longsor yang terjadi di desanya. Hingga kini ada 10 posko penanganan bencana di desanya. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Pasir Madang mencapai 1.354 KK dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 jiwa. Sementara warga yang terdampak longsor mencapai 540 KK.
Untuk bantuan logistik para pengungsi, kata Encep, hingga kini logistik masih aman dan sudah disebarkan ke posko-posko yang ada. “Alhamdulillah bantuan baik dari pemerintah, relawan, maupun donatur sudah disalurkan dan diterima oleh masyarakat,” tutur dia.
Encep pun menanggapi dua opsi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini masyarakat terdampak longsor belum memutuskan. Namun, warga berharap masih bisa tetap tinggal di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal semula, atau masih berada di wilayah Desa Pasir Madang saat ini.
“Kami menjawab permintaan masyarakat harus berdasar, kita tunggu hasil dari ahli geologi seberapa rentan tingkat bencana yang ada di Desa Pasir Madang,” kata Encep.
Encep pun mengaku hingga kini warga Desa Pasir Madang belum siap untuk direlokasi keluar wilayahnya karena lokasi relokasi yang jauh atau faktor sejarah dan budaya. “Tapi nanti kami sosialisasikan ke masyarakat kalau seandainya Desa Pasir Madang ini masuk zona merah (rawan longsor),” tutupnya.
Untuk diketahui terdapat 15 titik yang akan dijadikan tempat relokasi masyarakat korban di Kabupaten Bogor termasuk warga Pasir Madang. 15 titik itu tersebar di tiga wilayah yakni, lima lokasi di Tanah PTPN VIII Cikasungka seluas 20,48 hektare, 8 lokasi di tanah perusahaan bukan milik PTPN VIII seluas 59,5 hektare, serta dua lokasi di tanah milik warga dengan luas 1,72 hektar. Total kebutuhan lahan relokasi mencapai 81,7 hektare []
