Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan penyelesaian skandal korupsi di asuransi Jiwasraya tidak bisa dikerjakan secara sapu jagat.
"Dalam penyelesaian ini masalahnya kan kompleks. Itu enggak bisa satu jalan atau sapu jagat gitu langsung selesai semua," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.
Koordinasi amat diperlukan agar penanganan kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan. Martin menyebut, dalam rapat perdana Panja Jiwasraya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan beberapa opsi untuk menangani pengembalian dana nasabah.
Dana bermacam-macam nanti sumbernya. Setiap skema yang disebut Pak Menteri (Erick) tadi ada sumber dananya
"Tiap cara ini ada instansi terkait, misalnya, karena Jiwasraya lembaga keuangan, ya tentu harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan mitra Komisi XI," ujarnya.
Nantinya Komisi VI, lanjut Martin, akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR untuk mengecek progres dari Panja, ketika mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan.
"Bagaimana progresnya sehingga skema penyelesaian yang disusun oleh pemerintah ini bisa makin menemukan jalannya," ucapnya.
Politikus Partai NasDem ini menuturkan, jika koordinasi itu berhasil dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan opsi penyicilan dana nasabah mulai berjalan pada Maret 2020.
"Diharapkan misalnya, pada bulan Maret ada satu skema yang final yang bisa diumumkan kepada publik, sehingga semua tahu (proses penyelesaiannya)," ujar dia.
Baca juga: DPR: Masalah Jiwasraya Menemui Titik Terang
Martin menegaskan untuk menyelesaikan pembayaran uang milik nasabah yang ada di Jiwasraya, hanya bisa bertahap dan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, karena dibutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
"Enggak parsial. Cuma penyelesaian itu kan enggak bisa satu jalan. Masalah Jiwasraya ini kan kompleks. Tiap penyelesaian ada instansi terkaitnya. Nah ini harus kita koordinasikan," ucapnya.
Selanjutnya, untuk konsep yang diusulkan mengenai cara menyelesaikan persoalan Jiwasraya, Martin belum bisa membeberkan kepada publik.
"Kalau itu belum dulu, ada berbagai skema lah tapi belum bisa dibilang berapa konsep," kata dia.
Baca juga: Erick Thohir: Pembayaran Jiwasraya Awal Maret
Sementara, dana yang akan didapat untuk mengembalikan uang nasabah ada pada skema yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir.
"Dana bermacam-macam nanti sumbernya. Setiap skema yang disebut Pak Menteri (Erick) tadi ada sumber dananya," ucap dia.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, skema yang dituturkan Erick bisa saja dimulai pada Maret mendatang. Namun, itu juga harus disepakati oleh instansi terkait.
"Yang tadi disepakati itu adalah, jika koordinasi dengan instansi terkait itu oke. Skemanya itu bisa final bulan Maret. Kalau final bulan Maret, mudah-mudahan kapan (pembayaran) dan segala macamnya itu nanti kita putuskan lagi. Yang penting skemanya dulu kita jaga semua," kata politikus NasDem itu. []
