Jakarta, (Tagar 14/12/2018) - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan pelanggaran HAM berat yang belum selesai hingga kini merupakan warisan negatif dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tragedi Talangsari, tragedi Tanjung Priok, kasus Trisakti, kasus Semanggi itu tidak selesai di rezim SBY. Padahal Pak SBY menjabat 10 tahun lho, memang itu selesai? memang itu pernah diproses? Pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun itu ngapain aja?" ujar Irma kepada Tagar News, Kamis (13/12).
Irma Suryani menyatakan hal tersebut menanggapi kritik pedas dari Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Apa yang dilakukan Pak Joko Widodo selama pemerintahannya dalam menuntaskan HAM secara praktis gak ada," kata Rachland Nashidik di Hotel Artotel, Menteng Jakarta Pusat, Senin (10/12).
"Pemilu ini fungsinya menghukum pemerintah yang dianggap buruk. Ya menurut saya, Pak Jokowi harus dihukum dalam Pemilu ini dengan tidak dipilih lagi. Pertanyaannya kemudian apa Pak Prabowo akan lebih baik? Ya belum tentu, Prabowo kalau ternyata tidak baik, ya kita hukum lagi dong 2024 nanti kita turunin," kata Rachland lagi.
Irma Suryani mengatakan, selama dua periode SBY menjabat sebagai presiden, justru tidak ada penanganan, keseriusan, solusi dalam menangani persoalan HAM. "Kalau cuma ngomongin yang 4 tahun ini dia bilang belum ada progres, memangnya 10 tahun SBY saat menjabat ada gak progresnya? Kalau gak ada, ya gak usah ngomong deh ya," tutur Irma sengit.
Ia melanjutkan, selama empat tahun ini Kabinet Jokowi memang cukup disibukkan untuk mengurusi PR yang belum sempat diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia merinci, dari persoalan pemerataan ekonomi, persoalan kesejahteraan, hingga persoalan kebijakan-kebijakan publik yang berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat, kini dalam penanganan serius oleh Kabinet Jokowi.
"Tentu itu (HAM) akan diproses. Kita akan menyelesaikan secara step by step, karena gak bisa sekaligus. Tapi semuanya harus punya data. Nah, kalau data-datanya dari dulu sudah dibuang entah ke mana, sulit juga pemerintahan sekarang mau buka-buka lagi," tukasnya.
Akan Tuntas Periode Depan
Dihubungi terpisah, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan SBY saat menjabat sebagai Presiden RI sama sekali tidak menyeriusi persoalan HAM.
"Pak SBY mewariskan masalah-masalah HAM masa lalu yang tidak diproses sama sekali pada zamannya berkuasa. Padahal, saat itu DPR dan Komnas HAM amat progresif untuk menangani," jelas Eva.
Ia mengingatkan, saat itu panitia kerja yang fokus pada kasus penculikan orang hilang telah merekomendasikan dengan jelas, agar Jaksa Agung menindaklanjuti penyelidikan dari Komnas HAM. "Tapi selama 10 tahun menjabat justru didiamkan saja. Demikian dengan kasus-kasus HAM yang lain-lain," tambahnya.
Eva mengatakan, meski baru 4 tahun menjabat, Jokowi jelas lebih baik dari SBY. "Sudah ada upaya bikin simposium untuk kasus-kasus 1965, dan tim khusus untuk kasus-kasus HAM yang lain, serta sudah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi lain yang akan tuntas pada periode depan," tukasnya.
Buat Apa Menanggapi Omongan Rachland Nashidik
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku tak ambil pusing pernyataan Rachland Nashidik.
"Buat apa menggali pernyataan itu. Masih banyak urusan lain yang lebih penting. Pak Jokowi konsentrasi terhadap persoalan yang penting, bukan untuk jawab omongan yang begitu," kata Johnny G Plate saat dihubungi Tagar News, Kamis (13/12).
"Dia (Rachland Nashidik) harusnya paham, masalah HAM itu presiden tidak boleh intervensi. Kalau masalah hukum serahkan kepada pihak hukum. Justru kita berterima kasih kepada Jokowi di dalam pemerintahannya tidak pernah tergoda untuk intervensi proses hukum dan menyerahkan semuanya pada penegak hukum," ucap dia.
Semua kasus yang berkaitan dengan hukum, lanjutnya, baik kasus pidana umum, korupsi, ataupun kasus pidana HAM, presiden memang harus menghormati hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat hukum.
"Pemerintah harus menghormati hukum. Jangan memaksa presiden untuk intervensi hukum. Kasus-kasus di zaman orde baru kan banyak, ada kasus PKI sampai kasus Trisakti dan seterusnya. Bahkan kasus Novel (Baswedan) pun mereka bilang kasus HAM. Itu kan tindak pidana," tuturnya. []
