Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mewanti-wanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk lebih berhati-hati menggelontorkan anggaran Rp 9 triliun sebagai tunjangan bagi guru, dosen, dan peserta didik untuk tiga hingga empat bulan ke depan.
Baginya, dana sebesar itu juga harus diawasi secara ketat oleh unsur masyarakat, bukan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dikorupsi.
Birokrasi kita belum bersih, birokrasi kita masih berbelit-belit, birokrasi kita masih korup.
Menurut Ujang, birokrasi di Indonesia masih berbelit, ditambah lagi indeks korupsi di Indonesia masih tinggi. Untuk itu penting rasanya ia mengingatkan Nadiem untuk lebih berhati-hati dalam menyuntikkan dana segar untuk kebutuhan pulsa dan kuota internet bagi tenaga pengajar dan peserta didik di masa pandemi.
Baca juga: Subsidi Kuota Internet, Bamsoet Beri Pesan ke Nadiem
"Ini yang menjadi latar belakang saya mengatakan bahwa dana itu mesti diawasi secara saksama. Kalau itu tidak diawasi, mohon maaf APBN bisa jebol. Kita masih belum percaya dengan birokrasi kita. Oleh karena itu bukan kita suuzan, tapi mengantisipasi, berjaga-jaga. Itu lebih penting daripada sekadar kita membiarkan program berjalan apa adanya," kata Ujang saat menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV, diunggah Selasa, 1 September 2020.
Ujang mengambil salah satu contoh, semisal dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang ia sebut banyak diselewengkan. Dia menemui fakta di lapangan ada yang berhak menerima bansos namun tidak mendapatkan. Hal sebaliknya ia dapati, yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan. Ia menilai ketidakmerataan bansos ini sudah masuk unsur korupsi.
Nantinya, kata Ujang, uang yang mengalir dari Kemendikbud untuk mahasiswa dan guru akan melalui tahapan-tahapan birokrasi, bukan berarti cair dengan mudah. Hal ini yang ia khawatirkan 'Mas Menteri' belum terlalu paham terhadap struktur birokrasi berbelit yang ada di Indonesia.
"Birokrasi kita belum bersih, birokrasi kita masih berbelit-belit, birokrasi kita masih korup. Kebijakannya kita dukung, karena akan membantu para siswa dan mahasiswa dalam konteks pelayanan akses terhadap internet untuk belajar ini penting. Namun, persoalan kuota internet ini juga jangan dianggap main-main. Ini uangnya juga Rp 9 triliun, sangat banyak," ucapnya.
Baca juga: Nadiem Makarim Guyur Rp 9 T untuk Pulsa Siswa dan Guru
Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu mengingatkan, satu sen pun terjadi penyelewangan uang negara, harus harus ada pertanggungjawabannya.
Dia pun menantang Nadiem untuk segera mengeluarkan mekanisme dan sistem kerja pengucuran anggaran kuota internet bagi siswa dan tenaga pengajar yang terdampak Covid-19, agar niat baik itu tidak dirusak dengan perilaku korupsi di kemudian hari.
"Kan enggak enak kalau kebijakannya bagus tapi ujung-ujungnya ada korupsi, itu yang saya ingin katakan," ucap Ujang.
Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut dia, anggaran tersebut diguyurkan demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga hingga empat bulan ke depan.
Menurutnya, Kemendikbud berhasil mendapatkan dana tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan kuota siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Hal ini sebagai jawaban atas kecemasan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
“Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim di Gedung Parlemen DPR/MPR, Jakarta, 27 Agustus 2020. []
