Myanmar Hadapi Risiko Perang Saudara

Myanmar menghadapi prospek yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya kemungkinan terjadi perang saudara
Warga berbelanja persediaan pangan di sebuah toko di Yangon, Myanmar menuruti anjuran untuk tidak kelar rumah menyusul meningkatnya ketegangan politik di negara itu, 7 September 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)

Jakarta – Kepala hak asasi manusia PBB hari Kamis, 23 September 2021, mengatakan Myanmar menghadapi prospek yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya kemungkinan terjadi perang saudara, sementara itu pemberontakan terhadap junta militer meluas.

Michelle Bachelet mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa waktu hampir habis bagi negara-negara lain untuk meningkatkan upaya memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada Februari, dan memicu pemberontakan nasional. Junta berusaha menggilas upaya pemberontakan itu.

komisaris ham pbbKomisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet (pada layar televisi), menyampaikan pidato pada pembukaan sidang di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jenewa, 13 September 2021 (Foto: voaindonesia.com/AFP)

Serangan terhadap tentara telah meningkat sejak para anggota parlemen yang digulingkan oleh para jenderal menyerukan “perang defensif oleh rakyat” sebelumnya bulan ini.

Bachelet mengatakan situasi hak asasi manusia telah memburuk secara signifikan sebagai dampak dari kudeta yang “menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri.”

“Konflik, kemiskinan, dan dampak pandemi meningkat tajam, dan negara itu menghadapi pusaran penindasan, kekerasan, dan keruntuhan ekonomi,” katanya.

Dihadapkan dengan “penindasan luar biasa terhadap hak-hak dasar,” gerakan perlawanan bersenjata mulai tumbuh. “Tren yang mengganggu ini menunjukkan kemungkinan yang mengkhawatirkan mengenai terjadinya perang saudara yang meningkat,” katanya.

pedemo antikudeta myanmarPedemo anti-kudeta berpawai dalam unjuk rasa di Pabedan township menentang junta di Yangon, Myanmar, Sabtu, 26 Juni 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)

Bachelet mendesak negara-negara di dunia untuk mendukung proses politik yang akan melibatkan semua pihak, dan mengatakan blok regional ASEAN dan negara-negara berpengaruh harus menggunakan insentif dan disinsentif “untuk membalikkan kudeta militer dan memburuknya kekerasan yang sangat menyedihkan.”

Bachelet mengatakan lebih dari 1.100 orang kini dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta, sementara lebih dari 8.000 lainnya, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 masih ditahan (lt/uh)/voaindonesia.com. []

Utusan ASEAN dan Junta Myanmar Bahas Soal Suu Kyi

Junta Myanmar Tangkap Dokter yang Rawat Pasien Covid-19

Amerika Tolak Rencana Junta Militer Myanmar Pemilu 2023

Sejak Kudeta Lebih dari 800 Tewas oleh Pasukan Junta Myanmar

Berita terkait
Kejahatan Junta Militer Myanmar Terhadap Kemanusiaan
Seorang penyelidik PBB di Myanmar telah menuduh junta militer negara itu melakukan serangan sistematis terhadap rakyat Myanmar