Ruteng - Beberapa tahun terakhir, mutu pendidikan di Manggarai NTT trendnya terus menurun bahkan memburuk karena memperoleh peringkat kategori nilai kurang yakni dibawah nilai 55.
Salah satu dosen FKIP Unika St. Paulus Ruteng, Mikael Nardi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2020, rata-rata kualitas pendidikan tergambar pada rata-rata hasil ujian nasional SMP.
Untuk Kabupaten Manggarai sejak 2015-2019, trendnya menurun secara konsisten, jika dibandingkan dengan dua Kabupaten lain yaitu Manggarai Timur dan Manggarai Barat.
Trend untuk hasil UN jenjang SMP di kabupaten Manggarai sejak 2015-2019 sangat konsisten turunnya.
Data Kementerian Pendidikan Nasional itu mencantumkan rata-rata UN SMP di kabupaten Manggarai adalah, 2015 nilai rata-rata UN sebesar 58,68; tahun 2016 rata-rata UN 56,24; tahun 2017 rata-rata UN 55,96; tahun 2018 rata-rata UN 54,99; dan tahun 2019 rata-rata UN 51,38.
Capaian berbeda terjadi di Manggarai Timur untuk periode yang sama yaitu tahun 2015, 64,13, tahun 2016, 62,05, tahun 2017, 61,07, tahun 2018, 61,75 dan thun 2019, 60,18.
Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai Barat capaian UN pada periode yang sama adalah sebagai berikut, tahun 2015, 63,61, tahun 2016, 60,60, tahun 2017, 61,8, tahun 2018, 62,05 dan tahun 2019, 60,73.
Kedua kabupaten tersebut, dalam memperoleh rata-rata UN berada di kategori cukup karena berada direntang nilai 55-70, sedangkan untuk Kabupaten Manggarai berada di kategori kurang, karena berada di rentang lebih kecil dari atau sama dengan 55.
"Trend untuk hasil UN jenjang SMP di kabupaten Manggarai sejak 2015-2019 sangat konsisten turunnya dan untuk jenjang pendidikan lain, kurang lebih sama," katanya kepada Tagar, Kamis 19 November 2020.
Menurutnya, kendati standard mutu itu ada banyak, namun UN merupakan suatu indikator mutu kompetensi lulusan yang merupakan output dari mutu komponen lainnya.
"Ibarat sebuah lintasan dalam perlombaan, mutu kompetensi lulusan adalah garis finis yang merupakan orientasi dari semua komponen pendidikan lainnya. Penurunan nilai UN memberikan gambaran penurunan mutu kompetensi lulusan dalam suatu sistem pendidikan kita di Manggarai," katanya.
Beberapa Penyebab
Ketua Program Studi (Prodi) PGSD Unika St. Paulus Ruteng itu menjelaskan, untuk mengetahui penyebabnya memang perlu suatu kajian, misalnya dengan riset-riset yang komphrehensif.
Namun, menurut mantan aktivis PMKRI Cabang Ruteng itu, jika mencermati indikator-indikator mutu dalam sistem penjamin mutu pendidikan, mutu manajemen atau pengelolaan adalah pondasi bagi pemenuhan standar mutu lainnya.
"Ini merupakan kunci bagi terwujudnya mutu komponen pendidikan lainnya, seperti standard kompetensi lulusan, standard isi, standard proses, standard penilaian. Standard pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), standard sarana dan prasarana (Sarpras), dan standard pembiayaan," jelasnya.
Ia meyakini, berbicara tentang manajemen pendidikan berarti berbicara tentang kepemimpinan pendidik.
"Pada tataran praksis berarti berbicara tentang kompetensi manajerial kepala sekolah. Jadi kepala sekolah adalah orang kunci dalam manajemen komponen pendidikan lainnya seperti manajemen PTK, manajemen Sarpras, manajemen pembiayaan sebagai pendukung proses, isi dan penilaian pendidikan menuju tercapainya mutu kompetensi lulusan yang optimal," urainya.
Dia pun mengharapkan agar Kepala Sekolah tidak dipolitisasi oleh kekuasaan politik. Dengan tidak mempolitisasi kepala sekolah, maka setidaknya satu benang kusut mutu pendidikan di Manggarai dapat terurai.
"Jika masih mengintervensi Kepala Sekolah atau menakut-nakuti Kepala Sekolah terutama oleh petahana dalam perhelatan Pilkada mendatang, jangan bermimpi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Manggarai," tegasnya.
Saat ditanya soal rekruitmen guru komite atau guru non PNS yang bernuansa politis dan cenderung menjadi tim sukses petahana, dia menjawab, justru Itu juga soal yang masih terkait dengan tersanderanya Kepala Sekolah oleh kepentingan politik.
"Guru non PNS yang ikut jadi timses tidak masalah sejauh tidak melanggar Undang-Undang. Namun menjadi masalah bagi manajemen pendidikan, apabila pengangkatannya karena kepentingan politik, bukan karena kebutuhan akan kompetensinya," tandasnya.
Terkait tuntutan bahwa kepala sekolah harus bersertifikat, dia tegaskan bahwa itu merupakan tuntutan sesuai kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Guru non PNS yang ikut jadi timses tidak masalah sejauh tidak melanggar Undang-Undang.
"Dalam standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK), hal itu wajib," ujar dia.
Data yang dihimpun dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2020 menyebutkan, terdapat kepala sekolah di Kabupaten Manggarai yang belum bersertifikasi, salah satunya di SMP Negeri 15 Satar Mese di desa Ulubelang.
Dalam data Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan, guru bersertifikasi di SMPN tersebut jumlahnya nol persen, artinya termasuk juga kepala sekolah.
Jumlah guru di sekolah tersebut sebanyak 13 orang, yang sudah PNS sebanyak 23 persen. Semua guru di sekolah tersebut memenuhi kualifikasi 100 persen. Jumlah murid sebanyak 193 orang dengan jumlah rombongan belajar sebanyak tujuh. []
