Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Musyawarah Nasional (Munas) DPP Partai Golkar berpengaruh terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Menurut dia, dua agenda besar itu berdampak pada keefektifan jalannya pemerintahan Jokowi periode kedua.
Sebab itu, Trubus menyarankan agar Munas DPP Partai Golkar dipercepat. Dengan batas waktu, sebelum Jokowi-Ma'ruf dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
"Menurut saya munas lebih baik sebelum pelantikan presiden. Itu agar calon menteri yang diajukan Golkar yang nanti duduk di kabinet tidak memengaruhi dinamika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Trubus, dikutip Antara pada 5 Juli 2019.
Trubus menjelaskan, bila nama-nama menteri telah diajukan Partai Golkar dan ternyata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kembali terpilih di Munas maka sejumlah langkah telah terbayang internal partai berlambang beringin tersebut. Misalnya, kata dia, menteri yang telah diajukan bisa saja ditarik oleh kader lain.
Dari sisi kebijakan publik, kata Trubus, waktu pelaksanaan munas yang pas adalah sebelum pelantikan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden agar tidak memengaruhi kebijakan presiden dalam melaksanakan pembangunan.
Trubus memperkirakan Golkar sebagai partai peraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2019 akan memiliki jatah kursi yang cukup besar di kabinet sehingga posisi partai itu cukup penting untuk segera menentukan ketua umum periode mendatang sebelum pelantikan presiden.
Baca juga:
