Mulyadi Dicopot, Kader Gerindra Kecewa Berat

"Mulyadi itu diibaratkan Pangdam-nya Gerindra di Jabar sehingga seharusnya jangan diganti,” kata Daddy Rohandy.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohandy. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung (Tagar 18/9/2018) - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohandy mengakui kecewa atas pencopotan Mulyadi sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jabar.

Menurut Daddy, pencopotan Mulyadi akan mengganggu konsolidasi Pileg dan Pilpres 2019 yang seharusnya bisa segera dilakukan mengingat waktunya yang sempit.

“Itulah sebabnya kawan-kawan di DPD pun merasa sedikit kecewa mengingat agenda konsolidasi Pileg dan Pilpres 2019  harus segera dilakukan. Bahkan sudah berkali-kali disampaikan Mulyadi itu diibaratkan Pangdam-nya Gerindra di Jabar sehingga seharusnya jangan diganti, itu logikanya. Tetapi, apabila DPP punya pertimbangan lain kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tutur Daddy Rohandy, Bandung, Senin (17/9).

Daddy menyayangkan ihwal pencopotan Mulyadi mengingat prestasi Mulyadi yang setidaknya mampu membawa Asyik menjadi nomor dua di Pilgub Jabar. “Namun demikian, saya memastikan meskipun ada rasa kecewa atas pencopotan Mulyadi ini. Kader sendiri dijamin tidak akan ada penolakan, karena secara struktur kepartaian apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan dari DPP, kader arus utama sampai bawah harus taat pada aturan,” jelasnya.

Daddy juga menerangkan, adanya spekulasi mengenai pencopotan Mulyadi karena kepentingan Pilpres 2019. Sejauh ini diakui Daddy belum mengetahui malasah ini secara pasti. Pasalnya, sedari awal di DPD Partai Gerindra Jabar berpikir karena ini menjelang Pileg dan Pilpres 2019 seharusnya ketua memang tidak diganti terlebih dahulu.

“Karena pertimbangan yaitu konsolidasi sudah dilakukan dengan baik oleh Mulyadi, dan hubungan emosional dan personal pun sudah cukup baik sampai ke tingkat akar rumput dengan bantuan DPC-DPC dan tingkat lainnya,” terangnya.

Daddy juga tidak ingin mengomentari lebih jauh pencopotan Mulyadi karena adanya kepentingan dana Pilpres 2019 di Jabar yang sangat besar sepeti yang dikatakan Mulyadi demi memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Tetapi apabila melihat Pemilu sebelumnya bisa jadi apa yang dikatakan Mulyadi tersebut benar,” jelas Daddy.

Sementara itu, Mulyadi menuturkan dirinya telah sah dicopot dan digantikan oleh Brigjen TNI (Purnawirawan) Taufik Hidayat. Pencopotan dan pergantian telah sah secara de facto dan de jure seiring dengan telah terbitkannya SK yang dikeluarkan oleh  DPP Partai Gerindra.

“Dengan adanya SK ini, artinya sudah menjawab kepastian akan nasib dirinya yang awalnya masih menggantung,” ujar Mulyadi.

Adapun mengenai alasan DPP Partai Gerindra mencopot dirinya dari jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi mengakui sebenarnya bukan karena kegagalan memenangkan Asyik. Sebab, nyatanya Asyik mampu menjadi nomor 2 yang dalam survei sebelumnya Asyik di urutan paling akhir,” tuturnya.

Apa pun alasannya, kata Mulyadi, dirinya legowo dan tidak akan resisten terhadap segala keputusan ataupun kebijakan Ketua DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. “Sehingga, saat ini saya memilih untuk berpandangan positif saja bahwa keputusan yang akan dikeluarkan oleh Prabowo Subianto terbaik bagi Gerindra terutama bagi kemenangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2019,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD Partai Gerindra Jabar, Abdul Haris Bobihue membenarkan Mulyadi akhirnya diganti oleh Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat. Hal ini seiring dengan telah ditandanganinya SK pergantian oleh Prabowo Subianto.

“SK-nya sudah ada, dan sudah disampaikan ke KPU dan Kesbangpol juga,” tuturnya.

Ada pun mengenai latar belakang pergantian Mulyadi, terang dia, hal ini erat kaitannya hanya kepentingan partai semata, yaitu bagaimana Gerindra bisa lebih kuat ke depannya. Oleh karena itu, Prabowo akhirnya mengganti Mulyadi.

“Dan demi pergantian ini pun karena mungkin ada yang diliat potensi dari Pak Mulyadi untuk lebih besar lagi di Nasional dalam Pilpres dan ada hubungan teritorial di Jawa Barat yang harus diperkuat,” ujarnya.

Jadi, menurut dia, tidak betul alasan-alasan yang kemukakan oleh Mulyadi, mulai dari dana Pilpres 2019, desakan Djoko Santoso dan alasan lainnya. Semua itu tidak betul, karena yang jelas ini erat kaitannya dengan Pilpres 2019 itu saja. []

Berita terkait