Oleh: M Sunyoto*
Menurut rencana, debat calon presiden dan wakil presiden dalam konteks Pemilihan Presiden 2019 digelar 17 Januari mendatang dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi.
Berdasarkan pengalaman berdemokrasi sebelumnya, sesuai dengan hasil jajak pendapat lembaga survei, penampilan kontestan dalam debat, punya dampak pada elektabilitas capres.
Kontestan yang lebih menguasai topik yang diperdebatkan dan gaya penyampaiannya yang lebih tenang dan meyakinkan bisa dipastikan lebih memuaskan pemirsa debat dibandingkan dengan lawannya yang kurang menguasai, apalagi cara penyampaiannya kurang tenang dan tak meyakinkan.
Itu sebabnya tak mengherankan jika Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden keenam RI, yang memang piawai dalam beretorika, dengan penguasaan materi yang baik dan gaya penyampaian yang tenang dan meyakinkan, siap menjadi mentor debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya.
Namun, yang penting untuk dipahami publik adalah bahwa makna debat capres menjelang pilpres bukanlah untuk adu cerdas cermat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh TVRI pada dasawarsa 1980-an untuk para pelajar di Tanah Air.
Debat capres berguna bagi publik sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan publik tentang pandangan-pandangan capres tentang berbagai persoalan kenegaraan dan masyarakat.
Jadi poinnya adalah publik mengetahui pandangan atau visi capres dalam mengatasi persoalan yang menyangkut nasib orang banyak. Dengan demikian, capres tidak mesti figur yang mengetahui banyak hal hingga mendetil, berpengetahuan teknis yang mengagumkan, untuk semua cabang ilmu pengetahuan.
Dengan pemahaman demikian, bisa dimaklumi jika capres, siapa pun dia, dari kubu petahana maupun penantang, tak perlu dinilai hebat karena mempunyai pengetahuan yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya.
Dalam konteks Pilpres 2019, yang kontestannya adalah capres petahana Joko Widodo, sarjana jurusan ilmu kehutanan dan penantang Prabowo Subianto, prajurit yang berpendidikan akademi kemiliteran, adalah lazim bila keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk bidang pengetahuan tertentu.
Secara umum, Jokowi memiliki pandangan atau visi yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang terkait dengan bidang studinya dibandingkan dengan Prabowo.
Namun, visi atau pandangan Prabowo tentang pertahanan negara jelas lebih meyakinkan publik dibandingkan dengan Jakowi.
Sejumlah fakta menunjukkan bahwa beberapa capres yang lebih unggul di mata publik dalam beretorika, berdebat melawan kompetitornya ternyata kalah dalam mengumpulkan suara pemilih.
Dalam sejarah pemilu di Amerika Serikat, yang sering dijadikan contoh klasik adalah capres Walter Mondale dari Partai Demokrat yang lebih terpelajar, berpengetahuan ilmiah lebih bagus dibandingkan pesaingnya, Ronald Reagan dari Partai Republik.
Dalam forum perdebatan publik, Mondale dinilai lebih menguasai masalah dan menyampaikannya dengan lebih meyakinkan, namun pemenang pilpres AS pada 1984 itu adalah Ronald Reagan, aktor film Hollywood yang banting setir menjadi politikus.
Meskipun forum debat capres tak signifikan dalam memenangi persaingan meraih kekuasaan, makna strategisnya tetap tak berkurang.
Beberapa di antaranya adalah: hasil debat itu bisa menjadi dokumen politik, bahan analisis ilmuwan politik dan bukti janji capres bersangkutan.
Lazim bahwa sebelum tampil dalam debat, para capres yang bersaing menggunakan jasa konsultan politik yang punya kepakaran dalam beretorika.
Hal-hal teknis tentang bagaimana berbicara secara kalem, tidak menggebu-gebu, apalagi menistakan lawan debat menjadi kiat elementer yang perlu diperhatikan para kontestan.
Gaya beretorika yang tenang itu menjadi memukau bagi publik di tengah suasana menjelang pilpres yang diwarnai pertikaian sengit secara verbal antarpendukung kubu di media sosial.
Dalam konteks meredakan ketegangan antarpendukung masing-masing kubu capres itulah, sebagaimana terlihat dalam perang kata-kata di media sosial, forum debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya makna strategis lain, yang tak kalah krusialnya dibandingkan dengan maknanya sebagai dokumen politik.
Publik perlu diyakinkan lewat tayangan debat capres itu bahwa kontes politik lima tahunan ini memang sangat penting tapi tanpa mengurangi nilai-nilai persaudaraan atau persahabatan.
Hal ini tentu bukan hal yang muskil bagi kedua capres sebab Jokowi dan Prabowo secara personal sudah menjalin persahabatan.
Bahkan dalam Pilpres 2009, Prabowo pernah bermitra sebagai cawapres dengan capres Megawati, penguasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tempat Jokowi meniti karier politik.
Jika debat capres dimaknai demikian, menjadi kurang esensiallah untuk memperdebatkan apakah soal-soal yang akan diperdebatkan itu sudah dibocorkan terlebih dulu oleh penyelenggara debat atau belum.
Bahkan, mereka yang terbiasa dalam ajang perdebatan di seminar-seminar seperti kaum akademisi atau para profesional, baik sebagai narasumber atau peserta, kurang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator, misalnya.
Yang memukau justru proses perdebatan yang spontan, yang jawabannya muncul dari pertanyaan yang dilontarkan narasumber atau peserta debat.
Untuk menghindari tuduhan bahwa KPU tidak netral karena telah membocorkan soal kepada salah satu kontestan, format debat capres bisa diselenggarakan tanpa mengajukan pertanyaan, tapi cukup memberikan info tentang topik-topik yang akan dibahas dalam debat capres itu.
Pertanyaan bisa dilontarkan oleh para hadirin yang berisi orang-orang dari kedua kubu pendukung masing-masing capres.
Moderator hanya bertindak sebagai pengatur jalannya perdebatan, terutama mengatur alokasi waktu secara adil buat masing-masing kubu capres.
Dengan demikian, forum debat capres berfungsi sebagai bagian dari proses berdemokrasi secara dewasa, bukannya sebagai sarana politik yang dijadikan wacana untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu karena dinilai tidak netral atau kurang adil kepada salah satu peserta debat capres.
*Penulis adalah Jurnalis LKBN Antara
