Jakarta, (Tagar 5/12/2018) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka yang melakukan penembakan pekerja jembatan di Nduga, Papua.
Ia pun meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini. “Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ungkap Moeldoko di Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Rabu (5/12), mengutip siaran pers Kantor Staf Kepresidenan.
Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus. “Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melakukan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko.
Ia memaparkan, saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.
“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua,” ungkapnya.
Moeldoko menerangkan, saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua. “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman,” katanya. []
