Jakarta, (Tagar 10/1/2019) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Moeldoko, meminta politisi mematuhi peraturan terkait pemilu dengan tidak menggiring publik kepada hal negatif.

 "Ini sudah jelas, ini sudah upaya, yang saya ikuti dari waktu ke waktu, upaya penggiringan secara sistematis menuju kepada arah dimana nanti publik digiring untuk tidak percaya kepada penyelenggara pemilu," kata Moeldoko ditemui di Jakarta, Selasa (8/1) dilansir kantor berita Antara.

Baca juga: Fadli Sebut Bagus Bawana Kreator Hoaks 7 Kontainer Bukan Relawan BPN

Hal itu diungkapnya menanggapi sejumlah isu hoaks, termasuk isu tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos.

Moeldoko menjelaskan pemerintah memiliki instrumen untuk mengusut hal terkait hoaks dan upaya pelanggaran saat kampanye.

"Sangat mengganggu. Apalagi itu, hoaks-hoaks itu sistematis, bukan sekadar hoaks yang dilempar secara sporadis, tetapi sudah sistematis semua arahnya sudah jelas," ujar Moeldoko.

Baca juga: Relawan Prabowo Diduga Tersangka Hoaks 7 Kontainer Surat Suara

Ia menambahkan penyebar hoaks dan fitnah terkait Pilpres 2019 juga dapat diusut oleh pemerintah.

Moeldoko mengajak masyarakat untuk bersama-sama menata demokrasi Indonesia dengan baik.

Selain itu terkait persiapan debat capres dan cawapres, Moeldoko menjelaskan pihaknya telah siap untuk bertarung dalam acara itu.

"Yang pertama bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini relatif tidak ada pelanggaran HAM berat yang signifikan," kata Moeldoko.

Ia menambahkan kasus pelanggaran HAM berat yang ada saat ini adalah residu dari masa lalu. []