Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko dalam sebuah video diunggah di akun Instagram @dr_moeldoko, Minggu, 28 Maret 2021, buka-bukaan tentang alasannya mau ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang, menggantikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga.
Berikut ini buka-bukaan Moeldoko.
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat.
Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB.
Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden.
Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persoalan ini."
Kubu AHY Sebut Moeldoko Begal Politik
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout dari kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kepada Antara, bahwa Moeldoko adalah begal politik. Menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan Kongres Luar Biasa ilegal.
“Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal,” kata Ardy.
Pernyataan Moeldoko bahwa ada pertarungan ideologi di internal Partai Demokrat, kata Ardy, perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai. “Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat, karena kami sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.”
Ardy mengingatkan Moeldoko bahwa ia dipilih dalam pertemuan ilegal karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan Undang-Undang Partai Politik. Kongres yang sah telah berlangsung pada Maret 2020 dan hasilnya telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan kementeriannya sedang memeriksa berkas dari kepengurusan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan berkas dari kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko. Keduanya akan diperiksa untuk kemudian diputuskan pihak mana yang sah. Berikutnya apabila kedua belah pihak masih berselisih, dipersilakan menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
