Jakarta, (Tagar 6/9/2017) - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menilai strategi pengelolaan utang pemerintahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum jelas. Ia berharap strategi bisa diubah dengan lebih detail dan jelas.
“Saya belum melihat strategi pengelolaan utang. Menurut saya ini bukan strategi utang tapi strategi mengelola APBN,” tegas Misbakhun saat dihubungi Tagar.id di Jakarta, Rabu (6/9).
Utang pemerintah tercatat sebesar Rp 3.706,52 triliun pada akhir Juni 2017, atau meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 13.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02% dari PDB.
Misbakhun berpendapat bahwa PDB tidak bisa dijadikan tolak ukur utang Indonesia. Terlebih jika dibandingkan dengan Jepang atau negara maju lain yang tergabung dalam G20, yang sistemnya sudah berbeda.
"Kenapa parameternya hanya PDB semata? Aset negara, cadangan devisa dengan negara-negara tersebut padahal sangat berbeda. Jepang dan Amerika tidak berbicara lagi mengenai PDB, tapi Gross National Product (GNP). Barulah kita berbicara mengenai quality pembangunan ekonomi kita. Jadi pembandingannya tidak sesuai," jelasnya.
Ia pun menekankan, meskipun Indonesia sudah memiliki investment grade dari pihak pemeringkat internasional, bukan berarti membuat ekonomi dan utang negara menjadi baik.
"Mengenai investment grade, walaupun kita mau berikan yield yang tinggi, kita masih dipandang oleh para pemegang dalam posisi tawar yang lebih lemah," tambahnya.
Melihat kondisi ekonomi kini, Politisi Golkar ini mewanti-wanti agar Menkeu Sri Mulyani, di sisa masa pemerintahan, lebih hati-hati dan produktif dalam mengelola utang negara. (nhn)
