Mewah! Baju Dinas DPRD Tangerang Bakal Pakai Louis Vuitton

Anggaran pengadaan bahan pakaian naik dua kali lipat, dari Rp 312,5 juta menjadi Rp 675 juta, DPRD Kota Tangerang, pakai bahan dari Louis Vuitton.
Louis Vuitton. (Foto: Tagar/Pexel/Anne R)

Jakarta – Anggaran pengadaan bahan pakaian atau baju dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, mengundang banyak perhatian publik. Pasalnya, Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Tangerang Pokja ULP, Hadi Sudibjo mengatakan, merek ternama asal Perancis Louis Vuitton, akan menjadi bahan pakaian dinas anggota dewan Kota Tangerang.

"Di antaranya Loius Vuitton, ini untuk PDH," ujar Hadi, Senin, 9 Agustus 2021.

Selalin Louis Vuitton, ada beberapa merek busana ternama juga yang akan menjadi bahan baju Dinas DPRD Kota Tangerang, di antaranya Lanificio DI Calvino untuk Pakaian Sipil Resmi (PSR), Theodoro untuk Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Thomas Crown untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Baca Juga:

Anggota DPRD Minta Maaf Usai Pernikahannya Dibubarkan Pol PP

Pengadaaan bahan pakaian yang dinilai mewah itu, dilandasi dengan naiknya anggaran pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 675 juta, naik dua kali lipat dibanding dengan anggaran pakaian pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 312,5 juta.

Di antaranya Loius Vuitton, ini untuk PDH.

Namun, DPRD Kota Tangerang masih akan membahas soal anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut hari ini.

“Kalau opsinya, ada yang mengusulkan untuk dibatalkan. Tapi ada dua usul dari Direktur LSM Lembaga Kebijakan Publik, dibatalkan atau dievaluasi,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. [] 

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI F-PKS Mohammad Arifin Meningga Dunia

Berita terkait
FAM Tuntut Pengadaan Mobil Mewah DPRD Kota Tangerang
Forum Aksi Mahasiswa (FAM) menuntut agar pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Kota Tangerang dibatalkan.
Lagi Karaoke, Ketua PPP dan 5 Anggota DPRD Terjaring Razia
Ali Borkat sudah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Labura. Saat ini PPP Sumut masih menunggu informasi lebih lanjut.
DPRD Desak Pemkab Bogor Realokasikan APBD untuk Covid-19
Rudy Susmanto mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera merealokasikan anggaran infrastruktur untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.