Jakarta - Aldi Dwi Prastianto, pengusaha muda asal Kuningan Jawa Barat, menaruh harapan serta mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam menstop serta mengevaluasi kembali kebijakan benur lobster.
Pasalnya, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering mendapat sorotan akibat dampak kinerja yang kurang maksimal. Selain itu, ada juga program yang belum tepat sasaran seperti 'Gemar Makan Ikan dan Pasar Laut'.
Mestinya KKP membuat strategi dan pendekatan khusus dan segmentatif per wilayah terutama untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa karena tingkat makan ikan orang Papua, Maluku, dan Sulawesi sudah tinggi
Dia menyebut, program yang belum berumur setahun itu banyak menuai kritikan dari berbagai pihak pelaku Usaha Sektor Kelautan.
"DFW Indonesia mendata tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa baru di kisaran 36,37 Kilogram per kapita, hal ini sungguh menyedihkan dan suatu ironis mengingat selama ini perdagangan dan transportasi logistik ikan selalu melewati jalur Pulau Jawa menuju Pelabuhan di Pulau Jawa," kata Aldi di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Dia juga mengaku prihatin atas minimnya keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Maka dari itu, ia berharap ada upaya untuk menggenjot produksi dan konsumsi domestik dalam rangka mengantisipasi pelemahan permintaan ikan di pasar global.
"Oleh karena itu diperlukan penguatan konsumsi ikan di Pulau Jawa mengingat Pulau Jawa merupakan kunci dan tolak ukur kesuksesan perekonomian Nasional saat ini," ujarnya.
Selain itu, Aldi berujar bahwa 'Program Gemar Makan Ikan dan Pasar Laut yang ingin dikembangkan KKP terlalu membosankan dan terlihat sangat monoton.
"Harusnya didukung festival yang lebih populer melibatkan ibu-ibu dan influencer sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga kegiatan ini hanya sering diselenggarakan di Luar Pulau Jawa yang notabenenya wilayah tersebut sudah sangat tinggi tingkat konsumsi ikannya," katanya.
Menurutnya, program tersebut terkesan hanya bersifat seremonial, tanpa mengidentifikasi masing-masing teritori di dalam negeri.
Aldi Dwi Prastianto, pengusaha muda asal Kuningan Jawa Barat. (Foto: Istimewa)"Mestinya KKP membuat strategi dan pendekatan khusus dan segmentatif per wilayah terutama untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa karena tingkat makan ikan orang Papua, Maluku, dan Sulawesi sudah tinggi," tutur Aldi.
Menurut Aldi, kegiatan webinar untuk menggairahkan minat konsumen dalam bentuk daring tidak salah untuk dilakukan, mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan Covid-19.
"Dan itu juga merupakan media dalam menambah wawasan serta knowledge kita dengan para pelaku usaha perikanan. Namun bukan itu yang menjadi fokus utama Kementerian KP jika ingin maju," ucapnya.
"Ya, kalau hanya sekedar seminar dan webinar saya rasa sekelas organisasi saja bisa melakukan. Coba lihat saja KADIN, HIPMI, APINDO, bahkan kami di KNPI pun juga sering kok membuat itu. Tapi kan wajarlah kami tidak punya policy/kebijakan yang menyeluruh. Apalagi kita ini organisasi yang butuh banyak koordinasi dan konsolidasi dalam menyamakan pikiran dan persepsi, jadi saya rasa wajar dong," kata Aldi menambahkan.
Dia berharap Menteri KP segera mengevaluasi dan membenahi program itu. Tak sampai disitu, Aldi juga menyarankan agar KKP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan konsumsi ikan per kapita di Indonesia.
Dia menilai, kerja sama antar kementerian ini nantinya dapat menghasilkan program edukasi tentang manfaat dan nilai gizi ikan kepada masyarakat. Namun, jika itu tidak dilakukan untuk menaikkan jumlah konsumsi ikan di Indonesia, maka menyajikan ikan berkualitas hanya seperti mimpi di siang bolong.
"Segeralah Pak Menteri benahi programnya karena kita di swasta menanti gebrakan serta terobosan yang populis. KKP sebagai pembuat kebijakan sebaiknya lebih fokus membuat kebijakan yang pro rakyat dan pro nelayan," ucapnya.
"Bukan hanya program tersebut dengan menggelar festival makan gratis saja karena itu lebih bersifat seremonial. Namun setelah itu tidak ada upaya keberlanjutan dalam membina program tersebut seperti melakukan pendekatan terhadap masyarakat, melakukan monitoring perkembangan konsumsi dan mengevaluasi program tersebut," sambung Aldi.
Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta ini menyebut, program tersebut bisa saja diteruskan dengan mengubah konsep dan merebranding kembali dengan cara yang lebih tertata dan jelas arahnya.
Kata dia, sudah semestinya KKP serius melakukan dan mulai mengedukasi serta sosialisasi lagi berkaitan dengan para pembudidaya ikan atau pelaku usaha yang mulai beralih ke digital atau e-commerce bahkan merambah ke bisnis retail market.
"Kalau mau diteruskan syaratnya benahi sistemnya, dorong agar semua pelaku sektor kelautan masuk dan menjual melalui Sektor Retail Modern Market karena kita jarang sekali menemukan produk perikanan di sana. Bilamana kekurangan permodalannya untuk masuk ke sana, dibantu oleh KKP sendiri atau kolaborasi dengan BUMN Sektor Perikanan," kata dia.
"Saya rasa ini bisa lebih menggairahkan para pelaku usaha perikanan dan efeknya akan berpengaruh terhadap produk yang dijual hingga sampai ke tangan konsumen," tegas Aldi.
Dia menegaskan, program Gemar Makan Ikan dan Pasar Laut dari pemerintah ini wajib memberikan bantuan subsidi kepada para konsumen, sehingga konsumen menerima harga yang murah di pasaran.
"Harga ikan sampai ke pasar juga mahal. Itu yang memberatkan kalau kita putus mata rantainya dengan sistem aplikasi maupun bantuan subsidi Pemerintah ini bukan hanya meringankan tetapi dampak kebijakan KKP dirasakan juga oleh masyarakat," ujarnya.
Senada dengan Aldi, Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik KNPI DKI Jakarta, Teofilus mengimbau agar Menteri KP harus bisa mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menjadi nyata.
- Baca juga: KNPI DKI Jakarta Tekankan Ini ke Menteri KP Sakti Trenggono
- Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Lepas Jabatan Komisaris PT Agrinas
"Saya mendorong Menteri KKP yang baru untuk membuat gebrakan nyata yang berpihak pada hajat hidup nelayan dan strategi pemasaran yang tepat sasaran sehingga memutus mata rantai tengkulak," ujar Teofilus.[]
