UNTUK INDONESIA
Menteri BUMN Didesak Batalkan Penunjukan Warih Sardono
Penunjukan Warih Sadono sebagai Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis di Kementerian BUMN menimbulkan kritik tajam.
Menteri BUMN Erick Thohir berpidato dalam acara inaugurasi Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN Papua dan Papua Barat di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/hp)

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Warih Sadono sebagai Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis. Hal itu sontak mendapatkan kritik tajam. Pasalnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu memiliki catatan negatif selama berdinas di kejaksaan.

Ada hubungan apa Menteri BUMN dengan Warih?

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir seperti menutup mata dalam memilih Warih. 

"Jangan lupa, semasa menjabat Kajati DKI, banyak anggota Warih yang kena OTT KPK kasus suap dan pemerasan. Bahkan Warih pun diduga sempat diperiksa," ujar Haris kepada Tagar melalu pesan singkat di Jakarta, Rabu 4 Maret 2020.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Loto S. Ginting Komut Pegadaian

Banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, kata Haris, membuktikan Warih Sadono tidak tegas membersihkan institusi dari anak buah yang korup di internal. Termasuk lalai melakukan pengawasan di jajarannya.

Menurut dia, penunjukkan Warih mencoreng kinerja positif Erick yang dikenal sedang bersih-bersih di seluruh BUMN. Sehingga Erick dinilai abai memperhatikan track record negatif mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Ada hubungan apa Menteri BUMN dengan Warih? Ini harus dijelaskan ke publik, apa alasan memilih Warih kalau alasannya karena akhlak, kita semua tahu betul akhlak yang bersangkutan sebenarnya seperti apa. Kementerian BUMN harus diisi pejabat publik yang jelas track record nya. Jadi penunjukkan Warih harus dibatalkan," kata Haris.

Baca juga: Poin Desakan Aliansi Pekerja BUMN pada Erick Thohir

Pengamat hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mengatakan hendaknya Menteri BUMN memilih pejabat dengan mengedepankan integritas, track record dan reputasi yang baik.

"Ya rekruitmen pejabat, salah satu prinsipnya adalah transparansi. Termasuk dalam pertimbangannya, Kementerian BUMN sangat strategis hendaknya pilihan pejabatnya mengedepankan integritas, termasuk mengecek reputasi Warih," kata dia.

Menurut Suparji, Warih dinilai tidak layak dipilih sebagai pejabat BUMN. Sebab, memiliki catatan yang kurang baik.

"Jika dipaksakan, maka trust alias kepercayaan publik terhadap BUMN berpotensi menurun dan memunculkan spekulasi," ujarnya. []

Baca juga: Erick Thohir Sebut Sub Holding BUMN Cegah Korupsi

Berita terkait
BUMN Kelola Tambang Tersangka Jiwasraya Heru Hidayat
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk PT Bukit Asam untuk mengelola tambang batu bara PT Gunung Bara Utama milik tersangka Jiwasraya Heru Hidayat.
Dipaksa Untung, BUMN Ini Bahkan Tak Punya Website
Sekretaris Jendral Transparancy International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan Menteri BUMN) Erick Thohir perlu meningkatkan kinerja BUMN.
Poin Desakan Aliansi Pekerja BUMN pada Erick Thohir
Aliansi Pekerja BUMN Bergerak mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya semangat bersih-bersih BUMN.
0
Polisi Patroli Udara Pantau Pelayaran Ilegal di Aceh
Kepolisian Daerah (Polda) Aceh kembali melaksanakan patroli udara dan darat guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19.